Comunitas M 16 : Kampanye Hitam Jelang Pilkada NTB Ciderai Demokrasi

MATARAM - INDEPNews ; M 16 memandang kampanye hitam menjelang Pilkada NTB tidak perlu dilakukan, hal ini akan berdampak tidak baik bagi proses demokratisasi di daerah. Selain itu juga kontra produktif bagi pendidikan politik masyarakat, Demikian kata Ketua M 16 Bambang Mei Finarwanto, SH di kantornya (14/11).

Bambang Mei Finarwanto, SH mengatakan untuk mencegah konflik sosial akibat kampanye hitam ini agar para pendukung cagub dan cawagub di pilkada NTB berperilaku pantas dan etis serta lebih mengedepankan visi dan misi untuk NTB kedepan dalam melakukan sosialisasi di masyarakat 
"Tidak perlu menegaskan maupun mengumbar-umbar kejelekan dan meremehkan lawan politik secara vulgar, apalagi menelisik soal-soal  pribadi calon tertentu," ujar Didu panggilan akrab Bambang Mei F.

Lebih jauh, didu ,menggarisbawahi agar diantara para cagub atau cawagub yang akan bertanding perlu membangun komitmen dan menggaransi baik secara  moral dan politik untuk menjaga Pilkada dari sikap-sikap anarkhi dan perilaku barbar selama proses tahapan Pilkada berlangsung.
"Sebagai calon Pemimpin Daerah harusnya mampu mengendalikan massa pendukungnya maupun tim suksesnya agar tidak melakukan tindakan yang tidak fair dan pengecut," terangnya.

Selanjutnya di katakan, dengan semakin majunya tingkat pendidikan pemilih dengan ditopang oleh kemajuan Tehnologi Informasi, maka kampanye hitam yang 'mengada-ada' dan berisi asumsi2 subyektif tanpa didukung oleh fakta dan data yang valid justru semakin menjauhkan simpati publik .

"Selain mencedarai proses demokrasi, black campaigne 'murahan' seperti ini justru menjadi kontra produktif di mata pemilih," kata Sekjend M.16 Lahmudin didampingi Taufik Hidayat, Ketua PKC PMII  dan Moh. Fihirudin calon Ketua KNPI NTB. 

Humas M 16, Lalu Athari Fath Salim juga menambahkan bahwa kampanye hitam selain tidak fair, juga bisa mengundang kerawanan-kerawanan konflik sosial yang berdimensi horisontal apabila kondisi ini  tidak dikelola dengan baik. Serta Partai Politik pendukung juga harus mampu memberi pendidikan politik yang cerdas dan santun dalam kompetisi politik

"Kalau ini sampai terjadi, maka cost sosial tinggi, yang ujung-ujungnya akan mendegradasi semangat demokrasi itu sendiri," pungkasnya. (Sayid Rizal Heyder)