Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Wujudkan Opini WTP INDEPNEWS.Com
Headlines News :
Home » , , » Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Wujudkan Opini WTP

Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Wujudkan Opini WTP

Ditulis Oleh redaksi Rabu, 19 Desember 2012 | 17.19

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Drs. H. Moh Saleh, M.Si (Foto : Ren)
SUMENEP - INDEPNEWS.Com ; Dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan tersusunnya laporan keuangan SKPD yang tepat waktu, serta dalam rangka mewujudkan sebuah opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012.

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Arya Wiraraja Kantor Bupati Sumenep digelar, Rabu (19/12) diikuti Pimpinan dan bendahara sejumlah SKPD di Kabupaten Sumenep. Dalam kesempatan tersebut juga menghadirkan nara sumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP) Jawa Timur.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Drs. H. Moh Saleh, M.Si  mengungkapkan melalui kegiatan evaluasi tersebut diharapkan SKPD maupun Tim Anggaran dan Tim Intensifikasi kedepan bisa bekerjasama dengan BPKP, agar pengelolaan keuangan baik anggaran maupun fisik bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Karena BPKP tidak hanya sebagai pemeriksa, namun bisa memberikan pembinaan dan bimbingan.

“Syukurlah dalam 3 tahun berjalan Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapat opini wajar dengan pengecualian, dan tahun 2012 ini dan tahun mendatang diharapkan bisa memperoleh opini wajar tanpa perkecualian.” Ujarnya.

Karena itu tegas Sekdakab Sumenep ini, pihaknya berharap SKPD perlu terus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan baik adminitrasi, maupun dalam bentuk proyek fisik. Dan jika itu tidak dilakukan, mustahil opini WTP akan diraih.

“Opini wajar tanpa pengecualian sendiri bukan berarti mulus tanpa cela, namun tingkat pengadminitasiannya maupun fisiknya sesuai dengan aturan yang ada.” Tambahnya.

Dengan sistem pengelolaan anggaran yang terprogram nantinya dapat dilakukan evaluasi secara terpadu denga tepat mulai dari pembukuan bendahara, dan pertanggungjawaban termonitor di DPPKA. Bahkan perlu ada di Sekretariat Daerah untuk pengendalian, sehingga kegiatannya berjalan dengan baik dan terpantau terus dengan sistem sofware terprogram. (ren)
Bagikan Berita :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

BERITA POPULER

Cari Blog Ini

 


Copyright © 2011. INDEPNEWS.Com - All Rights Reserved