![]() |
| Ilustrasi Dinas Pendidikan |
Hal tersebut ditegaskan, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, H.Ach. Masuni, SE, M.Si kepada wartwan, Rabu (09/01) kemarin di kantornya. Menurutnya, selama ini pola pendidikan RSBI yang ada di Sumenep meskipun mengarah ke pendidikan global seperti penerapan bahasa Inggris dan sebagainya, namun masih tetap menjunjung tinggi budaya lokal dan kearifan lokal.
“Sehingga, tetap ada keseimbangan antara pendidikan global dan muatan lokal yang ada di Sumenep,” ujarnya.
Bahkan, diakui Masuni, pihaknya tetap memperhatikan siswa miskin untuk tetap memiliki hak mendapatkan kesempatan untuk sekolah di RSBI, sehingga tidak ada diskriminasi dalam dunia pendidikan. Terbukti tahun kemarin ada sekitar 40 siswa miskin lulusan SMA yang bisa diterima di Perguruan Tinggi Negeri, seperti di ITB, ITS, Unair dan sebagainya.
Intinya, siswa miskin tersebut tetap mendapat kesempatan untuk belajar seperti siswa yang memiliki kemampuan lebih. Yakni, dengan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa miskin yang memiliki kemauan untuk terus belajar.
Sementara adanya biaya pendidikan yang tetap diberlakukan bagi siswa yang memiliki kemampuan finansial, bagaimanapun tetap harus membayar. Sebab, untuk mendapatkan mutu pendidikan yang baik dan berkualitas tentu tidak bisa dilakukan secara gratis dan jelas ada biayanya untuk memenuhi kebutuhan itu.
“Misalnya dalam kegiatan belajar mengajar di RSBI hingga sore hari jelas membutuhkan biaya tambahan untuk guru yang mengajar diluar jam pengajar termasuk biaya kebutuhan pembelajaran lainnya,” tambahnya.
Jadi, bagi siswa yang memiliki kemampuan tidak bisa disamakan dengan siswa miskin jika kemudaian dikenakan biaya pendidikan. Sebab, tidak logis jika sudah kaya kemudian harus mengenyam pendidikan gratis seperti hanya siswa miskin. (ren)


0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !