DPR Pertanyakan Konsistensi BAKN

Gedung DPR RI Senayan Jakarta

JAKARTA - INDEPNEWS.Com ; Anggota Panitia Kerja (Panja) Vaksin Flu Burung untuk Manusia Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh mempertanyakan Keputusan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) menyetujui proposal Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk melanjutkan proyek pabrik vaksin flu burung.

Pasalnya, dinilai tidak masuk akal apabila BAKN mengambil keputusan demikian. "Karena yang menjadi mitra Kementerian Kesehatan (Kemkes) adalah Komisi IX, bukan BAKN. Jadi keputusan untuk masalah kelanjutan proyek itu bukan dibicarakan di BAKN, namun di Komisi IX," kata Poempida dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/2).

Poempida melanjutkan, BAKN hanya berfungsi untuk melakukan analisa keuangan dan memberikan rekomendasi kepada komisi IX terkait kinerja Kemkes dalam penuntasan kasus dugaan korupsi proyek itu. Hal teknis terkait anggaran kementerian murni diurusi oleh komisi di DPR.

Poempida pun berencana mempermasalahkan hal itu di Komisi IX DPR dan saat bertemu dengan seluruh anggota DPR. "Apabila di kemudian hari rekomendasinya semakin tidak konsisten, akan saya permasalahkan di Komisi IX maupun di Paripurna," tegas Poempida.

Sebagai catatan, lanjut Poempida, Fraksi Partai Golkar sudah memutuskan untuk menolak proyek tersebut untuk dilanjutkan. Sebelumnya diketahui BAKN DPR menyetujui usulan Kemkes agar negara menambah anggaran ratusan miliar rupiah untuk melanjutkan proyek pabrik vaksin flu burung.

Hal itu terungkap dalam kesimpulan rapat BAKN DPR dengan Kementerian Kesehatan, PT Bio Farma, dan Rektorat Universitas Airlangga di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/2).

Walau dalam kesimpulan BAKN, DPR mengakui proyek vaksin flu burung itu dimulai dengan perencanaan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, badan itu tak mau membiarkan proyek terbengkalai. "Apabila proyek itu tidak dilanjutkan akan menimbulkan kerugian keuangan negara yang lebih besar," demikian BAKN dalam salah satu butir kesimpulannya.

Kesimpulan BAKN yang menyetujui usulan Kementerian Kesehatan mengejutkan karena mitra kerja kementerian itu, Komisi IX DPR, saja masih menolak penambahan anggaran negara dalam proyek itu. (Robbi Khadafi)