Lembaga Sandi Negara Harus Jelaskan Penyadapan Presiden oleh Australia

Enggartiasto Lukita 

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Kasus penyadapan Presiden Indonesia serta sejumlah pejabat Indonesia oleh Australia menunjukkan bahwa Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) tidak maksimal melindungi kepentingan negara dan masyarakat Indonesia.

‘’Karena itu Lembaga Sandi Negara harus mengerahkan segala kemampuannya untuk fokus pada tugas utamanya, bukan memasuki wilayah yang tidak punya kaitan dengan tugas utamanya itu seperti menghimpun data suara dalam pemilu,’’ kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai NasDem Enggartiasto Lukita di Jakarta, Senin (18/11).

Enggar mengemukakan itu menanggapi pemberitaan mengenai penyadapan oleh Australia terhadap pembicaraan Presiden Indonesia serta sejumlah menteri dan pejabat lainnya pada tahun 2009. Sebagai reaksi atas penyadapan itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah memanggil ulang Dubes RI di Canberra Nadjib Riphat. Marty menyarankan kepada Dubes Nadjib,  "jangan hanya membawa cabin bag." Diperkirakan Dubes Nadjib akan berada di Tanar Air dalam waktu yang agak lama.

Lemsaneg seharusnya menjelaskan mengapa penyadapan itu bisa terjadi. Karena berdasarkan pengakuan lembaga itu bahwa mereka memiliki teknologi yang cukup handal untuk melakukan enkripsi terhadap berbagai komunikasi yang dilakukan para pejabat negara baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, negara telah mengalokasikan dana yang cukup besar bagi Lemsaneg ungtuk menjalankan tugasnya.

Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR beberapa waktu lalu, Lemsaneg mengaku memiliki alat antipenyadapan. Teknbologi yang dimiliki Lemsaneg pun sangat mampu menjamin keamanan negara.

‘’Jadi mengapa kasus penyadapan ini bisa terjadi? Ini menjadi pelajaran bahwa Lemsaneg harus fokus pada tugas pokoknya, bukan di luar tugas pokok seperti pemilu,’’ tambah Enggar.

Mengenai pemanggilan Dubes RI di Canberra, Enggar mengatakan pemanggilan itu bukan sekadar klarifikasi, tetapi sebagai sinyal bahwa Indonesia kecewa dan protes atas penyadapan itu dan menurunkan tingkat hubungan antara kedua negara.

Enggar menambahkan, Lembaga Sandi Negara sebaiknya juga melakukan pengecekan ke seluruh kantor perwakilan RI di luar negeri dan kantor-kantor pemerintah secara periodik, apakah sudah betul-betul aman atau sama sekali belum dilakukan. Dia menegaskan, pengecekan itu perlu dilakukan, sebab kenyataannya kasus penyadapan yang tempo hari terbongkar ternyata sudah berlangsung cukup lama. [PNo250]