Pengamat : Pemkab Asahan Belum Layak Terima Anugerah ICT Pura 2013

Kantor Pemerintah Kabupaten Asahan 

ASAHAN - INDEPNEWS.Com : Berhasilnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan meraih penghargaan Anugerah Informasi Communication Technology (ICT) Pura 2013 dengan kategori Muda yang langsung diserahkan oleh Menkominfo H Tifatul Sembiring kepada Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang. Ternyata bukan menjadikan masyarakat dan kalangan intelektual dan cerdik pandai di kabupaten Asahan bangga, tetapi hal ini malahan menjadikan “pukulan” yang sangat memalukan sekaligus membuat tanda tanya besar berbagai kalangan.

Pasalnya, banyak kalangan yang ingin mengakses data up date tentang Pemkab Asahan tidak berhasil mendapatkan informasi tersebut. Meski masih bisa dibuka, namun sejak tahun 2010 hingga 2013, tampilan website tidak ada perubahan.

Anggota DPRD Asahan Khairul Saleh, Senin (4/11) mengatakan, sesuai Perubahan Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Asahan tahun anggaran 2012 disebutkan, di Setdakab Asahan tercantum dana untuk pemeliharaan dan biaya operasional website tersebut.

“Lucu saja, masak sejak tahun 2009 sampai sekarang tak ada berita terbaru yang masuk ke website tersebut. Berita terbaru yang tampil jika kita membuka website tersebut berita terhangatnya ya mengenai pengumuman pemilihan langsung Nomor: 050/19/PAN-AS/PML/2009 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan akan mengadakan Pemilihan Umum dengan Pasca kualifikasi untuk Pengadaan Barang/Jasa Borongan dan Pemasokan sumber dana APBD Kabupaten Asahan tahun anggran 2009. Jadi untuk apa anggarannya tersebut,?” tanya Khairul.

Menurut Khairul, hal ini jelas merupakan suatu pemborosan dan pembodohan publik. Karena masyarakat tidak bertambah ilmunya dengan membuka website milik pemkab. Khairul menilai, yang paling bertanggungjawab atas masalah ini adalah Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang dan Sekretariat Daerah (Sekda). Karena anggaran untuk perawatan dan biaya operasionalnya tertampung di Setdakab Asahan. “Ini tanggungjawab bupati, sekda, dan humas.

Karena ada anggaran yang ditampung untuk perawatan website tersebut setiap tahunnya. Kalau masih tetap seperti itu kan jelas ini pembohongan publik. Pengetahuan masyarakat yang ingin membuka website milik pemkab itu tak akan bertambah. Itu karena data terbaru tidak ada.

Jangankan data tahun 2013 bulan September dan Oktober, data tahun 2010, 2011, dan 2012 saja tak ada. Jadi sangat anehkan jika anggarannya masih tetap ditampung. Mendingan website itu ditutup dan anggarannya dialihkan untuk program lain,” tambahnya.

Khairul juga menduga, hal ini terjadi karena ada indikasi jika dana untuk perawatan dan operasional website tidak dipergunakan dengan baik dan terindikasi disalahgunakan. Selain itu, ada juga indikasi jika tidak ada satupun sumber daya manusia (SDM/pegawai negeri sipil) di jajaran Pemkab Asahan yang mengerti mengenai pengelola website tersebut.

Saat hal ini coba dikonfirmasi kepada Sekdakab Asahan Sofyan, ternyata Sofyan sedang tidak berada di kantor. Saat di SMS, Sofyan tidak menjawab. Sementara Kabag Humas Pemkab Asahan Zainal Abidin mengaku sedang berada di Medan dan kurang paham mengenai masalah website tersebut. (4li)