![]() |
| Puluhan pendemo mengatasnamakan relawan Jokowi-JK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) |
JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Puluhan pendemo mengatasnamakan relawan Jokowi-JK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/10/2014) siang. Mereka mendesak KPK untuk memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat korupsi.
"Kami mendesak KPK segera melakukan penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan Cikeas, karena mereka termasuk kategori 'Big Fish' (ikan besar)," kata Koordinator Aksi, Rahman Latuconsina di depan kantor KPK.
Nama-nama seperti Edhie Baskoro Yudhoyono, Ani Yudhoyono, sampai Hatta Rajasa disebut sebagai pihak yang wajib dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
"Sudah berapa kali Ibas disebut terima uang dari Hambalang, juga bu Ani. Lalu soal impor kereta bekas yang menyeret nama Hatta, semua itu sudah cukup. Jika di pemerintahan kemarin tidak tersentuh, minimal di pemerintahan kali ini 'big fish' harus dipanggil dan diperiksa," ujarnya.
Menurutnya, komitmen pemerintahan Jokowi-JK yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas harus didukung lembaga penegak hukum seperti KPK.
"Memenjarakan 'big fish' akan menjadi barometer Pemerintahan Indonesia Hebat. Kami juga mendesak JKW-JK agar merealisasikan janjinya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tidak berafiliasi dengan Cikeas," imbuhnya. (TRIBUNnews/inc)
"Kami mendesak KPK segera melakukan penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan Cikeas, karena mereka termasuk kategori 'Big Fish' (ikan besar)," kata Koordinator Aksi, Rahman Latuconsina di depan kantor KPK.
Nama-nama seperti Edhie Baskoro Yudhoyono, Ani Yudhoyono, sampai Hatta Rajasa disebut sebagai pihak yang wajib dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
"Sudah berapa kali Ibas disebut terima uang dari Hambalang, juga bu Ani. Lalu soal impor kereta bekas yang menyeret nama Hatta, semua itu sudah cukup. Jika di pemerintahan kemarin tidak tersentuh, minimal di pemerintahan kali ini 'big fish' harus dipanggil dan diperiksa," ujarnya.
Menurutnya, komitmen pemerintahan Jokowi-JK yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas harus didukung lembaga penegak hukum seperti KPK.
"Memenjarakan 'big fish' akan menjadi barometer Pemerintahan Indonesia Hebat. Kami juga mendesak JKW-JK agar merealisasikan janjinya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tidak berafiliasi dengan Cikeas," imbuhnya. (TRIBUNnews/inc)


0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !