Naikkan Harga BBM, Jokowi Disarankan Membayarnya dengan Lakukan 6 Langkah Ini

Presiden Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi (mdk) 

JAKARTA - INDEPNEWS.com : Keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi diyakini akan membuat tingkat kepuasan publik menurun. Ahli ekonomi-politik di Pusat Kajian Pancasila dan Kepemimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Yudhie Haryono, menyarankan Jokowi melakukan beberapa kebijakan yang berbasis Pancasila dan konstitusi untuk membayar dampak dari kenaikan harga BBM.

"Pertama, renegosiasi seluruh kontrak karya jika tak berani nasionalisasi aset strategis," kata Yudhie, Selasa (18/11/2014).

Kedua, lanjut dia, Jokowi harus menghapus semua utang yang selama ini membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ketiga, Jokowi diminta memproteksi dan menyubsidi semua produk dalam negeri. Keempat, Jokowi juga harus menyita aset-aset koruptor dan obligator nakal. "Kelima, tradisikan nasionalisme di semua sektor pendidikan formal, informal, dan non-formal. Keenam, investasi nasional berkelanjutan," ujar Yudhie.

Jika langkah-langkah tersebut tidak segera dilakukan, Yudhie menilai kepuasan warga negara terhadap Jokowi-JK akan meluncur ke titik nadir. Sementara itu, di sisi lain, gelombang neoliberal akan jadi arus balik yang mencekik.

"Itu menyalahi janji kampanye revolusi mental sebagai usaha menghasilkan mental-mental revolusioner yang pro-konstitusi, pro-rakyat miskin, pro-pemerataan, pro-lingkungan, pro-masa depan yang terangkum dalam slogan 'Jokowi adalah Kita'," ujar Yudhie.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap alasannya menaikkan harga BBM. Menurut Jokowi, negara membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun.

Sementara itu, bagi masyarakat miskin, pemerintah telah menyiapkan program perlindungan sosial dalam bentuk paket kartu yang sering disebut sebagai "kartu sakti". Paket itu berupa Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. (Dani Prabowo/kpc/inc)