JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Perbedaan hasil hitung cepat atau quick count Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014, masih menjadi polemik.
Sebab, kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden saling mengklaim unggul dalam hitung cepat yang dilansir berbagai lembaga.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, adanya perbedaan tersebut bisa jadi karena ada lembaga survei yang melakukan hitung cepat secara keliru.
"Ada sejumlah ciri yang bisa mengindikasikan lembaga itu keliru melakukan hitung cepat. Ciri pertama adalah, sampel tidak representatif terhadap populasi," kata Qodari, dalam diskusi yang diselenggarakan Populi Center dan Radio Smartfm 95.9 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2014).
Qodari menjelaskan, ciri lain dari pelaku hitung cepat bermasalah adalah, mereka tidak memahami metode sampling dan pelaksanaan teknis berantakan sehingga data di lapangan tidak akurat. Dalam hal itu, data yang masuk sistem mengalami gangguan atau eror.
"Pelaku juga tidak memahami metodologi dan tidak turun ke lapangan. Tidak punya kerangka sampel TPS, tidak punya data center. Sehingga data yang disampaikan pada publik bukan dari lapangan, tapi ngarang alias fiktif," tuturnya.
Ciri terakhir, pelaku memahami metodologi, memahami teknis pelaksanaan tapii hasil yang muncul di lapangan diubah atau diutak atik sesuai dengan keinginan. (M Zulfikar/Tribunnews.com)
Sebab, kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden saling mengklaim unggul dalam hitung cepat yang dilansir berbagai lembaga.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, adanya perbedaan tersebut bisa jadi karena ada lembaga survei yang melakukan hitung cepat secara keliru.
"Ada sejumlah ciri yang bisa mengindikasikan lembaga itu keliru melakukan hitung cepat. Ciri pertama adalah, sampel tidak representatif terhadap populasi," kata Qodari, dalam diskusi yang diselenggarakan Populi Center dan Radio Smartfm 95.9 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2014).
Qodari menjelaskan, ciri lain dari pelaku hitung cepat bermasalah adalah, mereka tidak memahami metode sampling dan pelaksanaan teknis berantakan sehingga data di lapangan tidak akurat. Dalam hal itu, data yang masuk sistem mengalami gangguan atau eror.
"Pelaku juga tidak memahami metodologi dan tidak turun ke lapangan. Tidak punya kerangka sampel TPS, tidak punya data center. Sehingga data yang disampaikan pada publik bukan dari lapangan, tapi ngarang alias fiktif," tuturnya.
Ciri terakhir, pelaku memahami metodologi, memahami teknis pelaksanaan tapii hasil yang muncul di lapangan diubah atau diutak atik sesuai dengan keinginan. (M Zulfikar/Tribunnews.com)


0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !