 |
| Terlihat warga tetap kembali ke kampungnya meski kawasan KRB (Foto : Sumanto) |
KLATEN - INDEPNews ; Program
Rehabilitasi dan Rekontruksi warga korban Erupsi Gunung Merapi terancam
gagal. Karena dari 32 keluarga warga yang tinggal di kawasan rawan
bencana (KRB) Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten, satu persatu
mundur dari program yang dirancang pemerintah tersebut.
"Warga menolak dipindah ke lokasi yang jauh dari tempat tinggal semula. Warga hanya bersedia direlokasi ke Dukuh Bendorejo, dan tidak bersedia dipindah di Dusun Tegalwaru, Desa setempat, karena lokasi terlalu jauh," ungkap Pardjono, yang diiyakan sejumlah warga Balerante, Kamis (20/9).
Camat Kemalang, Bambang Harjoko membenarkan jika tidak ada kata sepakat dalam sosialisasi tahap terakhir dalam proses relokasi. Dikatakan, sejak awal warga enggan dipindah ke dusun Tegalwaru. Meski dusun itu masuk wilayah Desa Balerante, Kemalang.
Sedangkan, warga hanya setuju dan mau dipindah ke Dusun Bendorejo. Namun permintaan warga tersebut ditolak oleh atau tak disetujui oleh Pemkab Klaten. Lantaran dusun itu tak sesuai dengn Perda Rencana Tata Ruang dan wilayah (RTRW). "Dusun Bendorejo adalah berada di area terdampak langsung 1 erupsi. Karena itu, Pemkab tak berani mengambil resiko, dan melanggar Perda, serta khawatir timbul masalah dikemudian hari," ujar Bambang.
Seperti diketahui, dari 165 keluarga yang tinggal di lima dukuh rawan bencana, akan direlokasi ke lokasi aman. Para warga tersebut akan mendapat tanah 150 m2 di antaranya untuk fasilitas umum. Kemudian rumah permanen senilai Rp 30 juta.
Adapaun jumlah dana yang disediakan pemerintah Rp 20 miliyar lebih. Namun dengan batas waktu yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD), hanya 32 keluarga yang bersedia direlokasi, dengan catatan bila lokasi relokasi tak jauh dari tempat tinggal semula.
Menurut Kaur Pembangunan Desa Balerante, Jainu, warganya sepakat, jika relokasi tidak ke Dukuh Bondorejo, warga memilih relokasi batal. Karena itu, sekarang tinggal memilih, warga atau pemerintah yang mengalah. Kendati dia tahu, kalau tata ruang tak dapat diubah seperti membalikan telapak tangan.
"Lahan yang dikehendaki warga di Dukuh Bendorejo tersebut merupakan tanah bengkok Kaur Pemerintahan. Rencana, pemerintah tak akan membeli tanah tersebut dan hanya menggantinya dengan tanah di lokasi lain," ujar dia, seraya menyatakan, rencana sebelum dapat pengganti, tanah tetap dibeli dan dana dimasukkan kerekening kas desa.
Program Hangus
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Klaten Sri Winotom SH, kalau memang lokasi Dukuh Bendorejo itu tak diijinkan tak masalah. Namun demikian, kenyataannya Program relokasi pengungsi erupsi Merapi bagi 32 kelurga warga Desa Balerante, Kemalang, akhirnya hangus alias gagal dilaksanakan. Karena sampai batas waktu yang ditentukan, tak ada titik temu antara warga dengan Pemkab Klaten terkait dengan lokasi relokasi.
"Program pemerintah ini dipastikan hangus. Karena warga menolak relokasi di Dusun Tegalweru" tambahnya seraya menyebutkan padahal pemerintah bersikukuh memilih relokasi di Dusun Tegalweru. Sehubungan itu secara otomatis kalau dana tak digunakan akan dikembalikan ke kas daerah. (Anto)
"Warga menolak dipindah ke lokasi yang jauh dari tempat tinggal semula. Warga hanya bersedia direlokasi ke Dukuh Bendorejo, dan tidak bersedia dipindah di Dusun Tegalwaru, Desa setempat, karena lokasi terlalu jauh," ungkap Pardjono, yang diiyakan sejumlah warga Balerante, Kamis (20/9).
Camat Kemalang, Bambang Harjoko membenarkan jika tidak ada kata sepakat dalam sosialisasi tahap terakhir dalam proses relokasi. Dikatakan, sejak awal warga enggan dipindah ke dusun Tegalwaru. Meski dusun itu masuk wilayah Desa Balerante, Kemalang.
Sedangkan, warga hanya setuju dan mau dipindah ke Dusun Bendorejo. Namun permintaan warga tersebut ditolak oleh atau tak disetujui oleh Pemkab Klaten. Lantaran dusun itu tak sesuai dengn Perda Rencana Tata Ruang dan wilayah (RTRW). "Dusun Bendorejo adalah berada di area terdampak langsung 1 erupsi. Karena itu, Pemkab tak berani mengambil resiko, dan melanggar Perda, serta khawatir timbul masalah dikemudian hari," ujar Bambang.
Seperti diketahui, dari 165 keluarga yang tinggal di lima dukuh rawan bencana, akan direlokasi ke lokasi aman. Para warga tersebut akan mendapat tanah 150 m2 di antaranya untuk fasilitas umum. Kemudian rumah permanen senilai Rp 30 juta.
Adapaun jumlah dana yang disediakan pemerintah Rp 20 miliyar lebih. Namun dengan batas waktu yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD), hanya 32 keluarga yang bersedia direlokasi, dengan catatan bila lokasi relokasi tak jauh dari tempat tinggal semula.
Menurut Kaur Pembangunan Desa Balerante, Jainu, warganya sepakat, jika relokasi tidak ke Dukuh Bondorejo, warga memilih relokasi batal. Karena itu, sekarang tinggal memilih, warga atau pemerintah yang mengalah. Kendati dia tahu, kalau tata ruang tak dapat diubah seperti membalikan telapak tangan.
"Lahan yang dikehendaki warga di Dukuh Bendorejo tersebut merupakan tanah bengkok Kaur Pemerintahan. Rencana, pemerintah tak akan membeli tanah tersebut dan hanya menggantinya dengan tanah di lokasi lain," ujar dia, seraya menyatakan, rencana sebelum dapat pengganti, tanah tetap dibeli dan dana dimasukkan kerekening kas desa.
Program Hangus
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Klaten Sri Winotom SH, kalau memang lokasi Dukuh Bendorejo itu tak diijinkan tak masalah. Namun demikian, kenyataannya Program relokasi pengungsi erupsi Merapi bagi 32 kelurga warga Desa Balerante, Kemalang, akhirnya hangus alias gagal dilaksanakan. Karena sampai batas waktu yang ditentukan, tak ada titik temu antara warga dengan Pemkab Klaten terkait dengan lokasi relokasi.
"Program pemerintah ini dipastikan hangus. Karena warga menolak relokasi di Dusun Tegalweru" tambahnya seraya menyebutkan padahal pemerintah bersikukuh memilih relokasi di Dusun Tegalweru. Sehubungan itu secara otomatis kalau dana tak digunakan akan dikembalikan ke kas daerah. (Anto)
.jpg)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !