Tujuh Orang Joki Pilkades Diamankan Polisi Ekses Pilkades, Puluhan Pengurus Partai Politik Mundur

Warga salah satu Desa di Sukoharjo dengan antusias menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pilkades serentak di 125 desa (Foto : Sutarmin DS)

SUKOHARJO - INDEPNEWS.Com ; Banyak cara dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan. Salah satunya, adalah saat Pesta Demokrasi Pemilihan kepala Desa (Pilkades) yang digelar serentak di 125 Desa di Kabupaten Sukoharjo. Dari 125 Desa yang menggelar Pilkades serentak, terdapat empat Desa menyisakan masalah yaitu Desa Cabeyan dan Sidorejo Kecamatan Bendosari, Desa Cemani Kecamatan Grogol dan Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura.

Bupati Sukoharjo H Wardoyo Wijaya SH MH beserta
Istri menggunakan hak pilihnya dalam Pilkades
di Desa Madegondo (Foto:Sutarmin DS)

Dari data yang berehasil dihimpun wartawan, empat Desa tersebut masalahnya berbeda. Untuk Desa Ngabeyan Kartasura, Sidorejo dan Cabeyan Kecamatan Bendosari hasil Pilkades diprotes sejumlah warga, karena dinilai terjadi kecurangan, Sementara Pilkades Cemani kecamatan Grogol, harus diulang karena tidak memenuhi kuorum karena dari jumlah pemilih sekitar 17.000 yang  datang ke balai desa untuk menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 45 %.

Dalam Pemilihan ulang Pilkades Cemani, masih juga menyisakan masalah, dengan tertangkapnya tujuh orang joki. Tujuh orang terduga joki Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cemani diamankan Polsek Grogol. Dari ketujuh orang tersebut datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos, dua di antaranya terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) tapi orangnya berbeda. Sedangkan lima yang lainnya tidak terdaftar di DPT karena warga di luar Desa Cemani, namun memiliki surat undangan.

Salah satu anggota Linmas Cemani, Mujiono, membenarkan adanya penangkapan tersebut. “Tadi ada orang yang dibawa ke Polsek Grogol. Setahu saya ada tujuh orang tapi membawanya tidak bersamaan. Pertama enam orang dulu lalu satu orang disusulkan,” ungkapnya.

Koordinator Tim Pengawas Kecamatan Grogol, Budi Susetya, mengungkapkan mendengar penangkapan joki pilkades. Namun pihaknya belum mengetahui secara pasti mengenai kebenaran kabar tersebut. “Saya sempat mendengar kabar itu tapi saya belum bisa memastikan kebenarannya. Kalau memang benar seperti itu (ada joki), biarkan diproses oleh polisi dulu. Kalaupun orang yang menyuruh mereka mencoblos adalah kades terpilih, dia tetap kades terpilih yang sah. Kalau memang ternyata dia melakukan kecurangan saat pilkades nanti akan ada mekanisme tersendiri. Sanksi yang diberikan juga tergantung dari beratnya pelanggaran yang dilakukan,” terang Budi.

Berdasarkan data, ketujuh orang yang diamankan polisi adalah Sukiyo, Mancasan RT001/003, Mancasan, Baki, Sugeng, warga Klenisan RT003/RW004, Geneng, Gatak dan  Waluyo, Tembolon RT003/RW002, Mancasan, Baki. Selanjutnya,  Bani, Jetis RT002/RW002, Jetis, Baki, Mulyono, Mancasan RT001/RW003, Mancasan, Baki, Hari, Mancasan RT001/RW003, Mancasan, Baki dan Erik warga Ngenden, Banaran Grogol.

Dari hasil pengusutan, enam orang mengaku diminta untuk mencoblos gambar jagung tapi belum diberi imbalan. Sementara, Erik,diminta untuk mencoblos gambar padi dan sudah diberi uang  Rp 50.000. Selanjutnya, ketujuh warga yang diduga sebagai joki diamankan ke Mapolsek Grogol.

Sementara itu, puluhan pengurus Ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari menyatakan mundur dari kepengurusan. Pernyataan mundurnya mereka disampaikan, beramai-ramai mendatangi kantor kesekretariatan DPC PDIP Sukoharjo di Jombor, Kecamatan Bendosari.

Pengurus dari ranting dan anak ranting itu mengundurkan diri diduga kecewa dan sebagai ekses dari pilkades 3 Desember lalu. Ada tiga alasan pengunduran diri mereka, yakni aspirasi anggota dan pengurus sudah diabaikan, ketua ranting diduga terlibat rekayasa dan kecurangan Pilkades Sidorejo dan PDIP sudah dinilai tidak menjadi wadah penampung aspirasi rakyat.

Pernyataan itu disampaikan juru bicara pengurus PDIP di Desa Sidorejo, Bendosari, Maryadi. Mereka datang ke Kantor DPC PDIP sekitar pukul 10.00 WIB.

“Kami kecewa. Apa yang kami sampaikan tidak pernah direspons oleh pengurus partai. Daripada kami terombang-ambing lebih baik mundur saja,” ucap Maryadi.

Dijelaskan oleh Maryadi, pengurus ranting dan anak ranting yang mengundurkan diri berjumlah 34 orang, terdiri atas tujuh pengurus ranting dan 27 pengurus anak ranting. Menurutnya, dua orang pengurus ranting tak mengundurkan diri. “Ada tujuh orang dari sembilan pengurus ranting (PDIP) yang mundur karena merasakan PDIP bukan lagi rumah kami untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.

Di kantor kesekretariatan DPC PDIP itu Maryadi menyerahkan satu bendel surat pengunduran diri dari pengurus partai. Penyerahan surat pengunduran diri itu tak dilengkapi dengan penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP. “KTA masih dalam proses,” ujar Sriyadi, Ketua Ranting PDIP Dusun Ngaglik, Desa Sidorejo.

Puluhan pengurus PDIP itu diterima oleh Wakil Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo, Wawan Pribadi. Sriyadi menceritakan, pengurus yang datang mengaku menyesal karena saran dan usul tak pernah ditanggapi pengurus partai di tingkat desa maupun kecamatan. Menurutnya, dua kali pengurus mencoba berembuk dan berkomunikasi tetapi tidak bisa.

“Termasuk soal keanggotaan PDIP meminta pengurus PAC menjembatani tetapi tidak ada tanggapan. Karena jalan buntu lebih baik mundur.”

Wawan menjelaskan, pihaknya tak berwenang memutuskan. Dia berjanji akan menindaklanjuti aspirasi pengurus ranting Sidorejo dalam rapat tingkat DPC.

Menyinggung soal ekses pilkades, Wawan menyatakan, secara kelembagaan PDIP tidak bermain dalam pesta demokrasi tingkat desa. Dia pun tidak yakin jika pengurus partai bermain di pilkades. (Armin)