Mendapat Sorotan Tajam DPRD, Perencanaan Proyek Pembangunan Masih Amburadul

Proyek pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo belum selesai (Foto:Armin) 

SUKOHARJO - INDEPNEWS.Com ; Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, mendapatkan sorotan miring dari kalangan DPRD setempat. Pasalnya, perencanaan proyek baik skala kecil maupun besar masih amburadul. Buntutnya, sampai akhir tahun masih banyak proyek yang belum selesai.

Perencanaan paling parah adalah proyek raksasa pembangunan pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo dan pasar Bekonang, Mojolaban. Sampai saat kedua proyek yang dibiayai sekitar Rp 60 miliar itu, belum selesai. Buntutnya, pelaksana kedua proyek tersebut terkena finalti.

Belum lagi, sejumlah proyek skala menengah dan kecil juga belum selesai. Untuk itu, perencanaan proyek pembangunan perlu dievaluasi lagi, sehingga nantinya tidak menimbulkan permasalahan, tegas sejumlah anggota DPRD, Sukoharjo kepada Indepnews.com, Jumat (4/1).

Seperti pengakuan anggota Komisi III DPRD, Drs Mulyadi mengatakan perencanaan proyek pembangunan di Sukoharjo perlu dievakuasi. Sebab, kebanyakan proyek perencanaannya kurang matang. Bahkan, ketika proyek sudah berjalan banyak perubahan dan gambar yang tidak sesuai.

Dia mengatakan, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD sebagai penanggungjawab pada tahun anggaran tahun 2012 yang direalisasikan Pemkab Sukoharjo perlu dievaluasi. Sebab, ada beberapa proyek tidak selesai sesuai jadual.

Terpisah, Ketua DPRD Sukoharjo Dwi Jatmoko mengatakan, mengaku prihatin atas tidak selesainya sejumlah proyek besar di Sukoharjo. Untuk itu, perencanaan proyek harus dievaluasi agar tahun mendatang tidak terulang. Dia menyebut, dua proyek raksasa yaitu Pasar Sukoharjo Kota dan Pasar Bekonang tidak selesai karena dinilai kurang matangnya perencanaan.

Lebih parah lagi, banyak proyek di lingkunan Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian juga belum selesai. Rata-rata proyek yang ada di dua lembaga itu, baru selesai 25 %. Untuk proyek kecil saja gagal, apalagi proyek besar, bahkan laporan yang masuk juga banyak yang fiktif, tegasnya.

Pada bagian lain, Dwi Jatmoko juga menyoroti masalah perizinan,  karena selama ini dinilai tidak tertib dan memakan waktu lama. Dijelaskan, terungkapnya mafia perizinan yang menyeret sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Sukoharjo, membuktikan adanya pengawasan kurang. Buktinya, dua perusahaan besar seperti Hartono Mall di Solo Baru dan perusahaan triplek PT PPI Polokarto, perizinan belum lengkap sudah beroperasi, sehingga menimbulkan masalah.

“Bukannya kita tidak pro investasi. Namun kita minta perizinan dapat ditertibkan dan bersikap tegas agar tidak terulang mafia perizinan,” ungkap Dwi Jatmoko.

Dwi Jatmoko lebih lanjut mengatakan, infrastruktur terkesan kurang berimbang antara wilayah utara dengan wilayah selatan. Diharapkan dapat dievaluasi untuk pembangunan lebih baik di tahun 2013. Rencana pembangunan Pasar Nguter sebagai persiapan sentra jamu, Pasar Tawangsari, Gedung Lowo dan Bekas Terminal Kartasura yang mungkin akan dianggarkan pada APBD Perubahan, diharapkan bermanfaat untuk masyarakat dan dapat menghasilkan PAD yang tinggi. (Armin)