SMAN I Sumenep Tetap Menerapkan Budaya dan Kearifan Lokal

SMA Negeri I Sumenep

SUMENEP - INDEPNEWS.Com ; Dengan dibatalkannya Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar pembentukan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Yang Artinya keberadaan RSBI dan SBI dihapuskan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mendapat tanggapan dari lembaga penyelenggara pendidikan RSBI di Sumenep.

Kepala SMAN 1 Sumenep, Drs. Moh. Sadik, M.Pd kepada sejumlah wartawan di kantornya, Rabu (09/01) mengungkapkan, sebenarnya dengan penghapusan RSBI dan SBI oleh MK, tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan pendidikan di lembaganya.

Sebab, selama ini yang menjadi argumentasi di MK, dengan pelaksanaan pendidikan di lembaga RSBI dan SBI di kota-kota besar yang sudah tidak menerapkan muatan lokal dan biaya tinggi. Bahkan, hanya anak orang-orang tertetu dan kaya yang bisa bersekolah disana.

“Sementara itu tidak berlaku di sekolah kami yang tetap mengembangkan budaya lokal, seperti pelajaran bahasa Madura serta pengembangan budaya Madura serta tetap memperhatikan kearifan lokal lainnya,” ujarnya.

Hanya saja, karena itu merupakan kebijakan secara nasional, pihaknya tetap menunggu surat keputusan dari atas, bagaimana penerapan pengelolaan dan manajemen yang akan dilaksanakan kedepan, jika memang RSBI dan SBI betul-betul harus dihilangkan.

Dijelaskan Sadik, dalam implikasinya yang dilaksanakan sekolahnya selama ini tetap memperhatikan kearifan lokal. Seperti halnya dengan tidak membedakan siswa kaya dan miskin yang memiliki kecerdasan bagus, tetap bisa masuk pada Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan pada perjalananya siswa miskin tetap diberi keringanan dari berbagai biaya sekolah.

“RSBI-SBI bisa saja dihapus, namun siswa yang memiliki kecerdasan tetap harus diberi kesempatan mendapatkan pendidikan global tanpa harus menghilangkan budaya local,” tambahnya. (ren)