Muchtar Pakpahan: Buruh Mestinya Jatuhkan SBY

Tokoh buruh Muchtar Pakpahan 

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Kalangan buruh nasional seharusnya bukan hanya menuntut subsidi pemerintah terhadap rakyat (termasuk buruh) untuk infrastruktur perumahan, transportasi, pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menjatuhkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Dalam pemenuhan hak-hak buruh, ada batas-batas yang tidak mungkin dipenuhi level gubernur. Maka tekanan harus diarahkan ke Presiden, yaitu langsung dengan menjatuhkan SBY,” tegas tokoh buruh, Muchtar Pakpahan di Jakarta Kamis (14/11).

Muchtar yang kini kembali menjadi Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), mengatakan, SBY membiarkan pungutan liar (pungli) di semua bidang, membuat rasio pungli terhadap biaya produksi antara 19% sampai 24%.

“Kalau pungli bisa ditekan menjadi setengahnya saja, dan keseluruhan penghematan diberikan kepada buruh, maka gaji buruh akan naik sebesar 9,5% sampai 12% dari biaya produksi. Maka kita jangan percaya lagi kepada SBY, bisanya hanya omong dan bicara,” tandas Muchtar.

Soal transportasi, tindakan SBY yang paling menghianati rakyat, adalah pembebasan mobil murah yang disebut sebagai low cost green car (LCGC). Masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM), koq disebut green car. “Kalau tak pakai minyak/BBM, barulah green car,” ujarnya.

Manakala petinggi negeri ini berteriak mengurangi subsisi BBM, pemerintah malah memberi kesempatan memboroskan BBM yang artinya menambah subsidi BBM. Memberi fasilitas bebas bea impor untuk LCGC, padahal angkutan umum tak mendapat fasilitas itu.

Menurut Muchtar, upah buruh di RRC lebih rendah dari Indonesia, karena RRC memberi subsidi kepada rakyat (termasuk buruh) dalam perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Bahkan listrik pun disubsidi, membuat tarif listrik di RRC lebih murah dibanding Indonesia.

“Kalau kita hanya bicara soal angka upah, pada titik tertentu akan tak nyambung dengan realitas, karena inflasi naik tinggi dan harga-harga selalu meroket karena pemerintah SBY tak memperjuangkan rakyat. Maka, mari bicara pokok masalah,” katanya.

Apabila rakyat (termasuk buruh) sudah memperoleh jaminan infrastruktur, beban akan berkurang. Jika ditambah dengan peran Bulog yang feketif menyangga harga pangan, maka porsi tabungan buruh akan meningkat.

“Saya mengimbau buruh untuk memikirkan soal yang lebih mendasar, mari menyadari dan mendalami bahwa akar masalah upah adalah pemerintah pusat, bukan level gubernur, apalagi bupati. Maka, ayo, mari kita jatuhkan SBY,” tandas Muchtar. (RJ)