Kekeringan 1.157 Ha Padi Terancam Puso, Puluhan Petani Gerudug Kantor DPRD Sukoharjo

Subari Pratondo pendamping petani mendesak DPRD mengusir 
Kepala Balai Besar Wilayah Bengawan Solo (Foto:Armin)

SUKOHARJO-INDEPNews ; Sekitar 60 petani dari Kecamatan Weru, Senin (17/9) menggeruduk kantor DPRD Sukoharjo. Kedatangan puluhan petani diterima langsung Ketua DPRD H Dwi Jatmoko SH Mhum, Wakil Ketua DPRD Nurdin SH, Ketua Komisi II, H Hasman Budiadi MM serta anggota DPRD dari Daerah pemilihan II (Bulu, Tawangasi dan Weru).

Pendamping Petani Subari Pratondo SE, kepada wakil rakyat menyatakan keprihatinannya atas nasib petani di Kecamatan Weru. Pasalnya, sebanyak 1.157 hektare tanaman padi terancam gagal panen alias puso. Penyebabnya, lahan pertanian di tujuh desa kekurangan air.

Menurut Subari Pra, desa-desa lahan pertanian tanaman padi yang terancam kekeringan berada di desa Grogol, Karangtengah, Tegalsari, Karakan, Weru, Ngreco dan Tawang. Dari hamparan 1.157 Ha, terdiri 907 Ha sawah irigasi teknis dan 257 Ha lahan tadah hujan. Bahkan sekitar 60 Ha tanaman padi telah gagal panen akibat kekeringan berada di desa Karakan, Tegalsari dan Karangtengah.

Dipaparkan Subari, pada saat ini kondisi tanaman padi telah memasuki masa hampir panen. Petani hanya membutuhkan tambahan air, selama 10 hari. Untuk itu, dinas terkait khususnya Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), memperhatikan serius kesulitan petani dengan menaikkan pasokan air untuk kecamatan Weru.

Sebenarnya, koordinasi antara Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A), PSDA dan DPRD Kabupaten Sukoharjo sudah dilakukan, tapi  tidak ada tindak lanjut secara nyata. Disamping itu, kendala yang muncul selalu dilaporkan kepada pihak terkait, namun petani tetap tidak mendapat solusi.

Puluhan petani menyampaikan aspirasi ke Ketua DPRD Sukoharjo
Dwi Jatmoko saat mengeruduk kantor wakil rakyat (Foto:Armin)

Apabila dalam sepuluh hari kedepan petani tidak mendapat perhatian, petani akan melakukan penelusuran seluruh saluran irigasi colo barat secara massal dan kontinyu. Hal itu dilakukan karena banyak jalur jalur yang terhambat.

Ancaman petani tidak main-main, karena kalu dalam sepuluh hari tidak ada pasokan, air seluruh lahan tanaman padi akan mati. Dampaknya, petani akan mengalami kerugian cukup banyak mencapai Rp 6 miliar lebih. Sementara kerugian secara moril, akan terjadi beban moral sangat berat, karena satu-satunya penghasilan hanya dari padi, paparnya.

Sebelum ke DPRD, puluhan petani bermaksud menemui Kepala PBSDA Balai Besar Bengawan Solo, Ir. Hary Suprayogi MEng. Namun, pejabat PSDA Bengawan Solo tidak ada yang mau menemui. Padahal, mereka telah menunggu selama 2 jam lebih. Para petani langsung menuju ke DPRD Sukoharjo. Untuk itu, dia mendesak Ketua DPRD, agar mendesak pejabat PSDA Balai Besar Wilayah Bengawan Solo dari tanah Sukoharjo.

Ketua DPRD Dwi Jatmoko SH Mhum menyatakan keprihatinannya atas kondisi yang dirasakan petani di wilayah selatan. Terkait dengan kondisi itu, Ketua DPRD akan langsung menugaskan Komisi II, menemui kepala PBSDA Bengawan Solo, mencari solusi terbaik.

Kalau sampai kepala BPSDA Balai Besar Bengawan Solo, tidak bisa mencarikan solusi silahkan angkat kaki dari Kabupaten Sukoharjo. Tidak ada bedanya ketempatan pejabat yang mengurusi air, petani gagal panen karena kekeringan. “Silahkan angkat kaki dari Sukoharjo saja,” papar Dwi Jatmoko. (Armin)