 |
| Batik Solo Trans (Foto : Dishubkominfo Ska) |
SOLO - INDEPNEWS.Com ; Dishubkominfo belum bisa mencairkan anggaran pengadaan 10 armada Batik Solo Trans (BST), sebelum dinas itu memaparkan cara pengelolaan armada itu. Anggota Komisi III DPRD Kota Surakarta, Abdullah AA, sejauh ini belum ada pemaparan apapun dari dinas itu.
Abdullah berbicara hal itu, Jumat (1/2), saat menjawab pertanyaan Indepnews seputar pengadaan 10 armada BST yang dianggarkan Rp 6 miliar. Dia menambahkan, pilihan pengelolaannya ada dua, akan menggunakan BUMN seperti yang selama ini sudah berjalan. Atau, lanjutnya, menggunakan konsorsium.
“Tapi, sejauh ini hal itu dilakukan. Komisi III sebenarnya menunggu pemaparan itu,” tandas dia.
Dia menambahkan, kalau sekarang para pemilik perusahaan otobus (PO) sudah membentuk konsorsium itu hak mereka. Tapi, katanya, yang menentukan pilihan itu adalah DPRD, setelah menimbang untung rugi jika dikelola BUMN dengan dikelola konsorsium.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Supriyanto SH, membenarkan bahwa untuk dapat mencairkan angggaran itu Dishubkominfo harus memaparkan pola pengelolaan di depan Komisi III. “Tanpa itu, anggaran tak bisa dicairkan,” ujar dia.
Menurut dia, jika nantinya pilihannya adalah konsorsium maka bentuk kerjasama antara Pemkot dengan konsorsium itu harus jelas. Konsorsium itu, lanjut dia, sebaiknya memiliki bengkel sendiri. “Agar biaya perawatannya tidak tinggi,” tambah dia.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, sebaiknya Dishubkominfo mengevaluasi terlebih dulu koridor yang telah ada. Karena selama ini, lanjutnya, DPRD tidak pernah mengetahui laporan kerja sama dengan pihak Damri itu.
“Saya berharap Dishubkominfo memaparkan evaluasinya di depan anggota Komisi III. Jadi, nantinya dalam pengelolaan yang akan datang dapat lebih baik.” (Srk)
Abdullah berbicara hal itu, Jumat (1/2), saat menjawab pertanyaan Indepnews seputar pengadaan 10 armada BST yang dianggarkan Rp 6 miliar. Dia menambahkan, pilihan pengelolaannya ada dua, akan menggunakan BUMN seperti yang selama ini sudah berjalan. Atau, lanjutnya, menggunakan konsorsium.
“Tapi, sejauh ini hal itu dilakukan. Komisi III sebenarnya menunggu pemaparan itu,” tandas dia.
Dia menambahkan, kalau sekarang para pemilik perusahaan otobus (PO) sudah membentuk konsorsium itu hak mereka. Tapi, katanya, yang menentukan pilihan itu adalah DPRD, setelah menimbang untung rugi jika dikelola BUMN dengan dikelola konsorsium.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Supriyanto SH, membenarkan bahwa untuk dapat mencairkan angggaran itu Dishubkominfo harus memaparkan pola pengelolaan di depan Komisi III. “Tanpa itu, anggaran tak bisa dicairkan,” ujar dia.
Menurut dia, jika nantinya pilihannya adalah konsorsium maka bentuk kerjasama antara Pemkot dengan konsorsium itu harus jelas. Konsorsium itu, lanjut dia, sebaiknya memiliki bengkel sendiri. “Agar biaya perawatannya tidak tinggi,” tambah dia.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, sebaiknya Dishubkominfo mengevaluasi terlebih dulu koridor yang telah ada. Karena selama ini, lanjutnya, DPRD tidak pernah mengetahui laporan kerja sama dengan pihak Damri itu.
“Saya berharap Dishubkominfo memaparkan evaluasinya di depan anggota Komisi III. Jadi, nantinya dalam pengelolaan yang akan datang dapat lebih baik.” (Srk)
.jpg)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !