Pengesahkan DPT Pemilu 2014 Mengecewakan Parpol

Ilustrasi perbaikan DPT

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Partai politik peserta Pemilu 2014 tetap menyuarakan kekecewaan setelah Ketua KPU) Husni Kamil Manik mengesahkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 pada rapat pleno di Kantor KPU Jakarta, Senin (4/11) malam.

Parpol tersebut beranggapan KPU terlalu memaksakan penetapan DPT tersebut padahal masih banyak masalah yang mesti dibereskan. KPU menetapkan DPT Pemilu 2014 sebesar 186.612.255 jiwa termasuk 10,4 juta pemilih yang masih bermasalah.

‘’Orang-orang itu ada. Kalau terbukti ganda akan dikoreksi,’’ kata Husni di depan peserta rapat yang dihadiri parpol peserta pemilu.

Sebagian besar parpol tidak begitu saja mempercayai janji KPU soal 10,4 juta pemilih yang masih bermasalah itu. Mereka meminta masyarakat ikut memastikan 10,4 juta pemilih itu benar-benar ada, bukan fiktif.

Sekretaris Pemenangan Pemilu PDIP Arief Wibowo mengatakan keputusan KPU memasukkan 10,4 juta pemilih bermasalah dalam DPT 186,6 juta itu membuka ruang kecurangan. ‘’Ini melanggar pasal pasal 33 ayat 2 UU Pemilu,’’ kata Arief.

Jika konsisten terhadap UU Pemilu, kata Ferry Mursyidan Baldan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, sebaiknya KPU mencoret 10,4 juta pemilih bermasalah yang kebanyakan tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK) itu.

‘’Apakah Kemendagri sudah memberikan NIK kepada semua warga negara? Tetapi mau mengakomodasi (pemilih) yang belum masuk daftar?” tanyanya.

NasDem mengusulkan, sebaiknya KPU menetapkan DPT secara parsial. Tetapkan saja 176 juta pemilih yang sudah pasti, sedangkan 10,4 yang masih bermasalah disisir lagi dalam waktu 30 hari.

‘’Cara seperti itu lebih arif. Kalau KPU ngotot menetapkan 186 juta tetapi masih ada 10,4 juta pemilih bermasalah, justru menimbulkan kecurigaan,’’ tambah Ferry.

Ketua Bappilu PPP Fernita Darwis menilai KPU terlampau berani menetapkan DPT nasional. ‘’Ini cacat hukum. Kalau mau menetapkan DPT nasional, ya minus 10,4 juta itu,’’ katanya.

Sekretaris Fraksi Hanura DPR Saleh Husin menilai langkah KPU kontraproduktif karena bertentangan dengan harapan publik yang menginginkan pemilu berlangsung adil, jujur dan dipercaya.

Sedangkan Ketua Bappilu Partai Golkar Sharif Cicip Sutarjo mengingatkan munculnya ghost voter yang dapat menggelembungkan suara akibat DPT yang tidak valid. [PNo250]