Hasil Investigasi Pusat Riset dan Investigasi Data Elektronik (PRIDE)

Di jalan protokol seperti Jalan Sudirman dan MH Thamrin, banjir tak dapat dielakkan. Tak cuma sekitar Bundaran HI saja yang mirip kolam renang (Kpc)

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Banjir yang melanda Kota Jakarta diakibatkan oleh buruknya drainase. Sekian banyak kali dan waduk yang terdapat di Jakarta seharusnya menjadi bagian utama untuk menampung air ketika hujan terjadi. Namun fungsi tersebut tidak maksimal dikarenakan terjadinya pendangkalan kali dan waduk, daerah pinggiran kali/waduk dijadikan tempat pemukiman, bahkan kali dan waduk dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah oleh penduduk sekitar.

Usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menormalisasi fungsi kali dan waduk sudah dilakukan. Hampir setiap tahun program penanggulangan banjir diluncurkan melalui proyek-proyek pengerukan kali dan waduk. Sangat disayangkan, usaha yang menelan biaya ratusan miliar tersebut seperti sia-sia, karena kali dan waduk masih tidak berfungsi secara maksimal.

Pertanyaannya adalah, Apakah proyek normalisasi kali/waduk sudah tepat?
Apakah proyek tersebut sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan rencana Pemprov DKI Jakarta?
Apakah pelaksanaan proyek pengerukan kali/waduk dilakukan dengan benar?
Layak diduga kalau proyek normalisasi kali/waduk tersebut tidak dilakukan dengan benar, sehingga proyek berjalan tidak semestinya.

Contoh, proyek pengendalian banjir tahun anggaran 2013, di mana 5 (lima) paket di antaranya dilakukan oleh PT. Perjuangan Lima Naga yang direktur utamanya adalah Pandapotan Sinaga, yang kini menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Kelima paket tersebut adalah:
1. Pengerukan Waduk Tomang Barat senilai Rp. 4,3 miliar
2. Pengerukan Waduk Sunter senilai Rp. 19,7 miliar
3. Pengerukan Waduk Sodetan Kali Sekretaris senilai Rp. 4,6 miliar
4. Pengerukan Kali Mookevart senilai Rp. 17, 7 miliar
5. Pengerukan Kali Grogol senilai Rp. 1,7 miliar

Kelima paket pengerukan tersebut sebagian besar diduga tidak terdapat di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta tahun 2013. (Lihat Bukti Dokumen: Dinas Pekerjaan Umum-11). Diduga proyek pengerukan tersebut merupakan proyek titipan oknum anggota DPRD DKI Jakarta yang dikerjakan oleh PT. Perjuangan Lima Naga.

Beberapa alasan kuat terkait ke lima proyek pengerukan tersebut kental beraroma korupsi adalah:
1. Menurut temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat dana siluman 3,518 triliun di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tahun anggaran 2013. Menurut pengakuan Agus Priyono, Kepala DPU DKI Jakarta saat itu, dana siluman tersebut adalah usulan dari DPRD DKI Jakarta.
2. Proyek-proyek tersebut tidak terdapat di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran DPU DKI Jakarta tahun anggaran 2013.
3. Pengadaan proyek-proyek tersebut tidak melalui tender umum, tetapi penunjukan langsung.
4. Sub Bidang klasifikasi proyek pengerukan kali/waduk dengan nomor kode 22014 diberikan kepada PT Perjuangan Lima Naga yang tidak memiliki sub bidang klasifikasi yang sama. (Lihat Bukti DOkumen: Daftar Bukti Investigasi Proyek Pengendalian Banjir Jakarta T.A. 2013, Kode P3).

Sebagaimana diketahui, saudara Pandapotan Sinaga yang telah terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dan sudah dilantik pada Agustus 2014 yang lalu, masih tetap sebagai direktur utama PT Perjuangan Lima Naga di mana sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh Pandapotan Sinaga. (Lihat Bukti Dokumen: Daftar Bukti Investigasi Proyek Pengendalian Banjir Jakarta T.A. 2013, Kode P1 dan P2). (Hotland S. Pane / Direktur Eksekutif PRIDE)

• DINAS PEKERJAAN UMUM-11.pdf

• DAFTAR BUKTI INVESTIGASI PROYEK PENGENDALIAN BANJIR JAKARTA T.A.2013.pdf