Kebijakan Pemerintah Hanya Pada Ketersediaan Pangan Bukan Kedaulatan Pangan

Sangat lemah pertanian kita yang dikelilingi pabrik 

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Kebijakan pemerintah soal pangan tidak berkonsentrasi pada kedaulatan pangan, tapi hanya ketersediaan pangan.

Demikian yang mencuat dalam Diskusi Publik bertajuk 'Kedaulatan Pangan' yang digelar Liga Mahasiswa Nasional Demokrat Jumat (20/9), di Auditorium DPP Partai NasDem, Jakarta.

Ketua Umum Petani NasDem Muspani menuturkan, pemerintah saat ini seakan tidak memahami konteks kedaulatan pangan. "Artinya, tidak bergantung pada impor. Saat ini kita bergantung pada impor. Selama ini, bukan kedaulatan pangan tapi ketersediaan pangan. Produksi kurang, untuk mencukupi kebutuhan bawang, kedelai, cabai, daging ya dari impor," ungkap Muspani.

Jika negara eksportir krisis pangan, lanjut Muspani, Indonesia pun terkena krisis pangan. Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Pertanian yang juga anggota Dewan Pertimbangan Partai NasDem Soleh Solahuddin menuturkan, kedaulatan pangan merupakan kondisi atau status yang lebih tinggi dari kemandirian pangan dan ketahanan pangan dalam sistem ketersediaan pangan secara nasional.

"Kita memiliki kemampuan optimalisasi sumber daya kita untuk menghasilkan pangan sendiri. Mengapa negara Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya pertanian harus mengimpor sebagian besar kebutuhan pangan dengan harga yang tinggi?," ungkap Soleh.

Soleh menilai, maraknya kebijakan impor bahan baku pangan merupakan indikasi ketidakmampuan pemerintah mewujudkan ketahanan pangan. Ditambah pula dengan masih rendahnya perlindungan terhadap petani produsen yang turut berkontribusi pada meningkatnya konversi lahan pertanian secara berkelanjutan.

Untuk melepaskan ketergantungan impor, lanjut Soleh, ada lima hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, menambah lahan dan produktivitas tanaman pangan. Kemudian, meningkatkan rasio lahan per kapita, swasembada secara teknis operasional, dan mengatasi tekanan dari kepentingan pemodal asing. "Diperlukan kebijakan fiskal dan moneter yang kondusif terhadap sektor pertanian," kata Soleh.

Dukungan fiskal, sambung Soleh, berupa dukungan anggaran untuk sektor pertanian harus tercermin dari alokasi anggaran yang disediakan sedikitnya 10% dari APBN seperti yang dilakukan di Thailand.

Saat ini, menurutnya, anggaran untuk sektor pertanian baru sekitar 1,5%-2% . Hal terakhir yang harus dilakukan pemerintah untuk melepaskan diri dari impor adalah mengeliminasi moral hazard di kalangan birokrat. "Korupsi dan persekongkolan telah merasuk secara sistemik ke semua sektor di berbagai tingkatan. Salah satu contoh persekongkolan tersebut berupa permainan kuota impor daging sapi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menuding adanya praktek kartel impor bawang putih dan daging sapi. Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas perlu dibangkitkan kesadaran nasional bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai moral, etika, sikap, perilaku dan integritas," tandas Soleh. [PNo250]