FAIT: DPT A6 Tetap Saja Kisruh

Ilustrasi 

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan perbaikan daftar pemilih tetap pemilihan umum (DPT Pemilu) terakhir hari ini (26/3) sebagaimana rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

DPT yang akan diumumkan merupakan hasil perbaikan terhadap data pemilih yang tidak valid karena tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK), pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia dan ditambah dengan pemilih yang tidak terdaftar sebelumnya.

KPU mengklaim telah berhasil memperbaiki DPT hingga menghasilkan DPT A6 yang tinggal menyisakan sekitar 124 ribu data pemilih bermasalah. Namun pernyataan KPU tersebut perlu dicermati dan diuji oleh seluruh stakeholder pemilu. Demikian dikatakan oleh Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT),
Hotland Sitorus.

“Kinerja KPU harus diuji dan pernyataan atas perbaikan DPT Pemilu yang menyisakan sekitar 124 ribu data pemilih bermasalah harus di uji.” Kata Hotland Sitorus yang juga dosen di Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat.

Beberapa minggu lalu, FAIT mengklaim setidaknya terdapat 15 juta pemilih siluman terdaftar di dalam DPT yang terdiri dari pemilih tanpa NIK, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia dan pemilih dengan nama yang tidak jelas.

“Kami tidak begitu yakin terhadap pernyataan KPU. Berdasarkan penelusuran kami hari Selasa (25/3) setelah DPT A6 diluncurkan oleh KPU, ternyata data pemilih tanpa NIK, dan orang yang sudah meninggal masih tetap muncul di DPT A6.” Lanjut Hotland Sitorus.

Masih lanjutnya, “Ini contohnya, kita telusuri DPT A6 provinsi DKI, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Cipinang Besar Utara, pada pencarian nama isikan nama Amir, maka akan muncul puluhan data pemilih tanpa NIK.”

“Untuk Kelurahan Cipinang Besar Utara masih terdapat 9341 pemilih tanpa NIK dan lebih dari 1100 pemilih yang sudah meninggal dunia.” Pungkas Hotland Sitorus.

Sementara itu, Sekjen FAIT, Janner Simarmata menghimbau peran aktif stakeholder pemilu (partai) dan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu 2014.

“Partai-partai peserta pemilu seharusnya tegas terhadap KPU perihal DPT A6 ini. Demikian juga dengan masyarakat hendaknya berpartisipasi aktif untuk ikut mengawasi jalannya Pemilu 2014.” Tegas Janner Simarmata.

“Namun kami tetap menghimbau agar KPU transparan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara.” Pungkas Janner Simarmata. (FAIT)