Sebaiknya Kabiro Humas Sulbar Dicopot Saja

Kabiro Humas Pemprov Sulbar Ir. Abdul Rasjid Tumpang 

SULBAR - INDEPNEWS.Com : Selama Kepemimpinan Ir. Abdul Rasjid Tumpang menjadi Kepala Biro Humas Provinsi Sulawesi Barat belum memahami tentang kinerja dan pekerjaan jurnalis. Kekecewaan terasa oleh puluhan Jurnalis dari Media Mingguan dan Bulanan. Pasalnya Kabiro dalam menerapkan sistim kontrak berita maupun soal peliputan hanya merangkul media Patner Harian saja yamg di utamakan dan hal ini sudah lama rekan-rekan Jurnalis media Mingguan dan Bulanan alami.

Sudirman, Media Metro Lacak mengatakan, Kabiro Humas Pemprov Sulbar selama ini tidak memahami kerja dari para Media Mingguan dan Bulanan, setiap kegiatan peliputan di Pemerintahan Provinsi Sulbar, Media Harian selalu di utamakan dan dipanggil sementara Media Mingguan, Bulanan serta Media Online tidak di proritaskan, dan terjadi pemetakan terhadap Media.

Lanjut, dapat kita lihat bahwa peran Kabiro Humas Pemprov. Sulbar tidak efektif, fungsi selaku Kabiro Humas adalah memfasilitasi dan menyampaikan informasi kepada seluruh Media yang ada di Mamuju, bila perlu Kabiro Humas pasang papan Jadwal kegiatan Gubernur dan Wakilnya, ini malahan Kabiro menutup akses informasi kepada Media Mingguan dan Bulanan.

Andi Saputra dari Media Bangsa menuturkan, di situ dapat kita lihat bukti nyata bahwa peran Humas Pemprov Sulbar tidak efektif, jadi ada baiknya Gubernur Sulbar meninjau ulang penempatan posisi di Kabiro Humas, tidak selamanya Media Harian bisa menjangkau pemberitaan di Mamuju.

Dikatakannya, dapat kita lihat, kontrak kerjasama saja Media mingguan dan bulanan mendapatkan porsi sedikit sekali yakni berkisar Rp. 7.500.000,- sedangkan Media Harian mencapai 100 jutaan lebih, belum lagi untuk langganan koran, jatah Media minggun dan bulanan hanya 5-7 Eksamplar, sedangkan media harian mencapai 15-20 Eksamplar ucapnya.

Oleh karenanya, Kami meminta kepada Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh untuk segera mencopot saja Abdul Rasjid selaku Kabiro Humas Pemprov Sulbar dikarenakan yang bersangkutan belum memahami tentang kehumasan dan peran Media.

Kabiro Humas Pemprov Sulbar, Abdul Rasjid, pernah mengatakan bahwa Keterbatasan anggaran minim untuk Kontrak dan langganan makanya kami kurangi setiap langganan maupun kontrak, ucapnya.

Untuk Media harian, ada instruksi dari Gubernur Sulbar karena mereka langsung berhubungan dengan Gubernur, ucapnya.

Ketua LSM Anti Korupsi Gerpak Sulbar, Muh. Al Bukhari menilai, Kabiro Humas tidak usah memetak - metakkan Para Media, peran Media itu penting, adapun soal pembagian porsi Kontrak jangan ada yang dibeda-bedakan antara Harian, mingguan dan Bulanan karena Kabiro Humas kelola itu uang Rakyat bukan Uang Pribadi Gubernur.

Selaku Kabiro Humas mesti profesional, masa persoalan minimnya anggaran Humas mesti Media mingguan dan Bulanan yang menjadi Korban pengurangan Langganan dan Kontrak berita, saya menilai Kabiro Humas tidak Profesional dan wajar-wajar saja Media Mingguan dan Bulanan Meminta agar Abdul Rasjid dicopot saja, ucapnya. (Jaya)