Sejumlah Warga Desa Minta Kejari & Kejati Periksa Kades Muara Pantuan

Kades Muara Pantuan (Abdi/Jaya) 

Anggaran Dari Tahun 2008 Sampai 2013 Baik Dari Anggaran APBD, ADD Diduga Belum Ada Pertanggungjawaban Serta Beberapa Bangunan Baik Dari Fisik Bahkan Bentuk Pengadaan Disinyalir Fiktif Dan Akal - Akalan. 

TENGGARONG - INDEPNEWS.Com : Di saat KPK gencar- gencarnya dalam hal menindak tegas para oknum baik dari kalangan Pejabat, Menteri, Bupati, Aparat kepolisian bahkan Anggota DPR RI yang hasilnya banyak berujung ke Prodeo (bui) tetapi ada - ada saja oknum seakan - akan tidak mau tau, atau bahkan tau tetapi memakai prinsip “Aji Mumpung” hal tersebut dilakukan salah satu oknum kepala desa di wilayah kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur yang dikenal salah satu kabupaten terkaya di indonesia, dengan hasil sumber daya alam yang melimpah.

Jembatan Muara Pantuan (Abdi/Jaya) 

Berdasarkan hasil Investigasi serta pantauan media Kalimantan Timur di desa Muara Pantuan, yang ditempuh dalam perjalanan dari Samarinda 3 jam, ada beberapa kejanggalan dari Anggaran yang digelontorkan dari APBD Kukar, serta ADD yang dinilai menyimpang seperti pembuatan jembatan sepanjang kurang lebih 1 Km tidak jelas anggarannya, bahkan tidak ada tanda papan proyek, pasalnya anggaran pertahunnya tidak jelas angka nominal penggunaan anggaran.

Hal tersebut diungkapkan salah satu warga muara pantuan Sultan mengatakan kepada media ini” kami warga Muara Pantuan selama kepemimpinan Kades H. A. Rasyid, sebagian warga merasa terintimidasi mereka sangat arogan serta otoriter dalam menangani masalah yang terjadi di warganya sendiri, bahkan tidak segan-segan mengancam baik memakai preman sewaan atau dari aparat untuk menakut-nakuti masyarakat apabila kami memepertanyakan sejumlah proyek atau anggaran yang diperuntukkan masyarakat, sepatutnya pihak kejaksaan memeriksa kades karena bukti - bukti penyimpangan sudah jelas” Tegasnya.

Ditempat yang sama salah satu warga Ali (36) mengatakan “ Wahh..Carut - marut selama kepemimpinan mereka (H.A.Rasyid-red) banyak anggaran fiktif serta bangunan tidak jelas, disamping juga mereka sudah membuat rumah pribadi di makroman yang nilainya waah..bahkan membuat rumah 33 kamar di daerah sungai meriam katanya dibuat untuk penginapan, sedangkan warganya banyak di bawah garis kemiskinan, sebagian warga hanya nelayan, belum lagi anak dan menantunya semua dipekerjakan sebagai Staf Desa, bahkan semua proyek baik fisik serta pengadaan anak - anaknya yang megerjakan semua, yang jelasnya sudah braroma KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), bahkan anggaran Bedah Rumah tidak sampai sama warga, yang lucunya anggaran tersebut dialihkan untuk rumah pribadinya, Harapan kami pihak aparat hukum dari kejaksaan negeri harus mengambil tindakan untuk memeriksa kades muara pantuan” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan salah satu tokoh masyarakat H. Rasyad “Kades kami sombong, seperti tidak tahu hukum kadangkala ucapan kepada warganya sepertinya semaunya, bahkan semena - mena mengambil tindakan seperti mencopot Ketua RT tanpa surat peneguran dan pemberhentian lansung menunjuk penggantinya, bahkan dana operasional ketua RT jarang dibagikan, bahkan pernah berkata, tidak ada yang bisa memenjarakan organisasi serta media semua lewat karena katanya sudah kami bayar, padahal waktu mencalonkan kades misi dan visinya, waah hebat sekali, tapi kenyataannya ibarat kacang lupa kulit, bahkan laporan warga dalam hal data - data penyimpangan yang mengarah ketindak pidana korupsi sudah pernah masuk di Kejari serta Kejati, dan pernah sudah ada surat panggilan pertama tapi sampai sekarang sepertinya pihak aparat penegak hukum, tidak bisa bertindak, dan harapan kami sebagian tokoh masyarakat seharusnya Kejari sudah memeriksa sang kades H.A.Rasyid tapi sampai sekarang belum ada titik terang” Ungkapnya.

Hasil pantaun Wartawan kepala Perwakilan Kaltim, di desa Muara Pantuan ada beberapa bangunan yang janggal, contoh pembangunan jembatan anggaran yang bertahap, belum rampung alias terkesan mangkrak, lapangan sepak bola belum digunakan sebagaimana mestinya, bahkan tersiar kabar Musrembang tahun 2012 tidak dilaksanakan sehingga anggaran tidak jelas ujung pangkalnya.

Di saat dikomfirmasi seputar masalah tersebut di saat menyambangi Kantor Kejati kalimatan Timur melalui Kasi Hukum Fahrin mengatakan “kami minta dukungan laporan baik lewat pemberitaan media cetak, serta laporan LSM dalam bentuk persuratan kamia akan tindak lanjuti, hal dalam hal pemeriksaan apalagi ini dana ADD untuk Kabupaten KUKAR yang nilainya 1,8 miliar/ tahun” ungkapnya.

Di tempat yang bebeda melalui Kasiintel Kejari Tenggarong” laporan masalah dugaan oknum kades Muara Pantuan, sudah pernah kami terima, kami minta masyarakat mengirim surat akan kami tindak lanjuti, jika laporan itu masuk, kami akan persiapkan tim untuk ke desa muara pantuan yang menggunakan perahu yang ditempuh antara 1 sampai 3 jam” urainya kepada media perwakilan Kaltim.

Menakar dari permasalahan tersebut sang kades muara pantuan yang sepatutnya memberikan yang terbaik kepada warganya dalam hal membangun, bukan sebaliknya mengintimidasi dengan cara - cara yang tidak mencerminkan sebagai panutan pemimpin apalagi semua orang tau anggaran untuk /desa baik dari APBD, ADD dll untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat fantastis, malah sebaliknya warganya menjerit dalam hal ketidak adilan,..Betulkan sang Kades Amanah di tangan anda ingat sangsinya dunia wal akhirat. (Abdi/Jaya)