Tegakkan Undang-Undang Pemilu!

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Di media sosial saat ini sedang beredar isu seolah-olah Jokowi-JK hendak melakukan pengawasan dan memata-matai masjid-masjid di Indonesia.

Eva Kusuma Sundari, Tim Media Jokowi-JK menegaskan, penafsiran tersebut terlalu jauh. Ia membantah melontarkan pernyataan untuk mengawasi dan memata-matai masjid.

Eva meminta kepada penyelenggara dan pengawas Pemilihan Presiden 2014 untuk menegakkan Undang-Undang Pemilu yang antara lain di tempat ibadah seperti masjid dan gereja, sekolah, fasilitas umum harus steril dari kampanye politik apalagi kampanye hitam.

Hal tersebut ia kemukakan terkait adanya laporan dari relawan-relawan pendukung Jokowi-JK di Jawa Barat dan Jakarta tentang beredarnya selebaran dan tabloid OBOR RAKYAT di masjid-masjid dan pondok-pondok pesantren yang bernuansa SARA dan mendiskreditkan pasangan Jokowi-JK.

Kampanye hitam tersebut menurut laporan relawan, juga terdapat dalam khotbah-khotbah yang sekali lagi, mendiskreditkan pasangan Jokowi-JK dengan kalimat-kalimat SARA. "Seharusnya MUI mengecam penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye politik," kata Eva.

Menurut Eva Kusuma Sundari, tempat ibadah, sekolah dan fasilitas umum haruslah steril dan netral dari aktivitas kampanye sesuai amanat Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pasal 41 c dan h.

"Semua warga negara termasuk calon presiden dan tim suksesnya wajib mematuhi undang-undang tersebut," kata Eva.

Pelaksanaan undang-undang tersebut juga wajib dan dapat diawasi oleh seluruh warga negara Indonesia agar netralitas tempat ibadah tetap terjaga.

"Seluruh WNI berhak beribadah secara tenang dan bebas di tempat-tempat ibadah tersebut. Masyarakat yang menengarai pelanggaran dapat melaporkan ke Panwas disertai bukti-buktinya," kata Eva. (Media Officer JK/Husain Abdullah)