Bunuh Demokrasi, Bara JP Adukan Presiden SBY ke PBB

Bara JP berunjuk rasa di depan Kantor PBB di Jakarta, mengadukan Presiden SBY yang telah "membunuh demokrasi." Salah satu spanduk berisi: Apabila Pilpres Curang, Harus Tolak SBY menjadi Sekjen PBB. (Ist/JMC)

Ketua DPP Bidang Aksi, Syafti Hidayat menyerahkan
surat pengaduan kepada PBB, yang diwakili oleh
staf bernama Faisal Siregar. (Ist/JMC)

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Peristiwa ''pembunuhan demokrasi'' di Hong Kong Minggu (6/7) telah menjadi bukti valid, rejim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara sistematis dan masif, membatasi hak warga untuk menggunakan hak pilih.
           
"Ketidaksiapan para staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong, adalah 'kebetulan yang disengaja', jadi bukan kesalahan tetapi rencana sistematis," tegas Ketua DPP Bidang Aksi Bara JP, Syafti Hidayat dalam orasi di depan Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jakarta, Selasa (8/7).
           
Maka, apabila Pilpres ternyata berlangsung curang, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) meminta kepada PBB agar meminta kepada semua negara anggota, agar jangan menyetujui SBY sebagai calon Sekjen PBB mendatang dan lembaga-lembaga internasinal lainya.
           
Intimidasi di berbagai daerah, praktik "politik uang" dan keberpihakan aparat pemerintah yang sangat kentara, yang sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu, kemudian dilengkapi "pembunuhan demokrasi" di Hong Kong, telah menjadi bukti valid dan lengkap, betapa Rejim SBY telah melakukan kecurangan secara terencana dan masif.
           
Bara JP juga meminta PBB menjadi pengawas Pemilu di seluruh Indonesia. Inilah pengabdian tertinggi PBB kepada rakyat Indonesia yang kini sungguh mendambakan perubahan, melalui Pilpres yang jujur dan adil.
           
"Kami juga meminta PBB memerintahkan semua lembaga dunia di bawah PBB untuk membantu rakyat Indonesia merealisasikan cita-cita perubahan dan Proklamasi 1945," tegas Syafti.
           
Tujuan mulia PBB (bagi negara-negara anggota), hanya bisa terlaksana apabila rakyat bebas mengekspresikan aspirasi politiknya, pungkasnya. (RJ/JMC)