Menteri Kabinet Jokowi JK Harus Bebas dari Korupsi dan Unsur Transaksi Politik

Presiden dan Wapres terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Harapan besar publik ada pada susunan kabinet Jokowi-JK. Publik ingin melihat menteri terbaik duduk sebagai menteri. Menteri yang berintegritas dan bebas korupsi. Serta menteri yang bebas dari urusan transaksi politik.

"Masyarakat menginginkan sebuah pemerintahan yang bersih dan bebas dari transaksi politik. Oleh karena itu, kerjasama politik baru harus dibangun dalam semangat yang sama dengan kerjasama sebelumnya yaitu non-transaksional," kata Ketua-bersama Pusat Studi Antikorupsi dan Good Governance Universitas Kristen Satya Wacana (PSAK UKSW), Theo Litaay, Sabtu (2/8/2014).

Menurut Theo, koalisi baru antara partai-partai pendukung Jokowi-JK dengan Partai Demokrat dan Partai Golkar, akan menambah dukungan politik yang menciptakan stabilitas politik nasional sebagaimana diharapkan masyarakat secara luas. Sah-sah saja koalisi dibangun, namun ya itu tadi jangan sampai muncul transaksi politik.

"Termasuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari beban masa lalu khususnya kasus-kasus korupsi," urai dia.

"Kerjasama politik yang bebas dari transaksi politik akan memberi ruang bagi Presiden-terpilih untuk membentuk kabinet yang diisi dengan profesional dan orang yang berkompeten di bidangnya," tutup dia. (BPN/detikNews)