Amien Biarkan Bima Arya Dukung Pilkada Langsung

Tolak Pilkada di DPRD, Bima Arya Siap Dihukum PAN 

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir mengatakan Ketua Majelis Pertimbangan Amien Rais tak mempersoalkan pilihan politik Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto yang mendukung pemilihan kepala daerah langsung. Amien justru mengapresiasi pilihan politik kader PAN itu. »Bima Arya malahan disuruh tetap melanjutkan kiprahnya sebagai wali kota,” kata Herman saat dihubungi, Jumat, 12 September 2014. (baca: RUU PIlkada Cerminkan Kepentingan Golongan)

Menurut Herman, Amien juga tak meminta Bima Arya mengikuti langkah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang memilih hengkang dari Partai Gerakan Indonesia Raya lantaran berbeda sikap soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Amien mengatakan PAN sangat terbuka dengan perbedaan pendapat. »Bima enggak usah seperti Ahok,” tutur Herman menirukan pernyataan Amien. (Baca: Pemerintah Mati-matian Loloskan Pilkada Langsung)

Pernyataan Amien ini, menurut Herman, disampaikan dalam rapat internal partai yang digelar di kantor DPP PAN, Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan, kemarin malam. Selain Herman dan Amien, turut hadir Sekretaris Jenderal Taufik Kurniawan dan sejumlah petinggi partai. Bima Arya juga hadir dalam rapat itu. (Baca: Ahok: Saya Bukan Kader Gerindra yang Baik)

Meski membiarkan langkah Bima Arya, PAN sebagai partai tetap mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sikap ini sejalan dengan sikap partai Koalisi Merah Putih pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Di sisi lain, PAN tak akan memecat kader-kader yang bersikap berbeda soal pilkada. "Partai kami ini demokratis. Tak asal main pecat," ujar Herman.

Saat ini dalam pembahasan RUU Pilkada ada enam fraksi yang tak setuju opsi pilkada langsung, yakni fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra. 

Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hanura mengikuti pemerintah. Partai Demokrat sebagai partai pemerintah masih konsisten menolak pilkada langsung dengan alasan penghematan anggaran dan menghindari politik uang dalam pilkada langsung.
(Muhammad Muhyiddin/Tempo/inc)