Dukung Pilkada Langsung, Demokrat Ajukan 10 Poin Perbaikan RUU

Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan 

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Partai Demokrat menegaskan mendukung pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara langsung. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu pun memberi 10 masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang tengah dibahas di DPR.

"Pertama, uji publik atas integritas kompetensi calon gubernur, bupati, dan wali kota. Kedua, efisiensi biaya penyelenggara pilkada harus mutlak dilakukan," ujar Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Syarief Hasan, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).

Poin ketiga, yakni pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye juga dicetus oleh Demokrat.

Mereka juga memasukan larangan politik uang dan sewa kendaraan partai. "Maksudnya, kalau seseorang ingin maju, partai ada yang umum dikenal dengan mahar. Itu bagi kami dilarang," ujarnya.

Keenam, mereka melarang fitnah dan kampanye hitam. Ketujuh, larangan pelibatan aparat birokrasi. Kedelapan, Demokrat juga meminta adanya larangan pencopotan aparat birokrasi pascapilkada.

"Sembilan, penyelesaian sengketa pilkada dan terakhir sepuluh, pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan hukum pendukungnya," papar Syarief.

Syarief mengatakan, Demokrat meminta calon pemimpin daerah yang tak memenuhi syarat ini untuk didiskualifikasi. Mereka pun berharap, perbaikan ini bisa dimasukkan ke RUU Pilkada.

"Agar dimasukan dalam pasal UU pilkada yang berjalan sekarang dan akan selesai pada tingkat I pada 23 September dan pembahasan tingkat II 25 mendatang," tutup Syarief. (Yogi Bayu Aji/Metrotvnews/inc)