Pemerintah Kabupaten Bekasi Dianggap Tidak Pro Petani

BEKASI - INDEPNEWS.Com : Ketahanan pangan yang menjadi program pemerintah pusat selam ini belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah. Contoh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dianggap tidak pro petani dalam kebijakan-kebijakannya selama ini. Hal yang demikian ini dijelaskan Yudhi Darmansyah, Anggota Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi kepada Repoter Independent News baru baru ini. 

Jelas terbukti menurut Yudhi, “luas sawah di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi berkurang 2 ribu hektar hanya dalam waktu tiga tahun. Padahal Sejak 2010 hingga 2013, luas sawah di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi berkurang 2000 hektar, tepatnya dari 52 ribu hektar di 2010 menjadi 50 ribu hektar pada 2013,” terangnya.

Lanjut Yudhi, “ini menunjukkan kebijakan Pemkab tidak pro petani, bahkan tidak peduli terhadap nasib petani. Apalagi infrastruktur dan saluran irigasi untuk persawahan di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, tidak pernah diperbarui sejak Bupati Neneng Hasanah Yasin menjabat. Akibatnya, saluran yang ada sudah tercemar.”

Tambah Yudhi, “bayangkan saja, selama ini saluran irigasi yang sudah tidak terawat itu terus-menerus mengaliri sawah petani dengan air yang tercemar limbah industri. Bukan tak mungkin, nasi yang dimakan warga Bekasi, khususnya warga Kecamatan Sukatani, mengandung racun limbah industri,” paparnya. (An)