Praktik Pungli di Sejumlah Sekolah di Kota Bekasi

Ilustrasi

BEKASI - INDEPNEWS.Com : Dugaan pungutan liar (pungli) ini ditemukan di sejumlah sekolah SMP dan SMA di Kota Bekasi. Bahwa sampai saat ini hampir seluruh proses pungli umumnya bermula dari komite sekolah. Hal ini dijelaskan Ketua LSM Forkorindo, Herman Sugiyanto.

"Baik dari pengadaan buku, seragam, pendalaman materi UN sampai study tour sekolah di akhir tahun ajaran”, jelas Herman.

Lanjut Herman Modusnya berdalih ada kesepakatan antara komite dengan orang tua murid untuk menelurkan sebuah pungutan liar tersebut, juga tanpa didasari sebuah landasan hukum yang jelas bila dilihat dari keputusan walikota, perda, persetujuan wakil rakyat serta UUD 45 Pasal 31 ayat 1 dan 2.

Cikal bakal pendidikan bagi generasi akan datang, lanjut Herman, harusnya menjadi perhatian serius, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, untuk melakukan upaya perubahan secara jelas, tegas dan terarah, dalam melakukan pengawasan liding sektor pengajar dan kepala sekolah yang diberi mandat oleh Walikota Bekasi.

"Tapi nyatanya, kebijakan yang selama ini digaungkan walikota tidak sesuai dengan fakta di sekolah tempat murid menuntut ilmu, yang disajikan oleh tenaga pengajar yang handal, bebas korupsi tanpa ada pembodohan secara masiv dan sistemik dan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan layaknya pahlawan tanpa tanda jasa," paparnya.

Herman juga menjelaskan, pungli yang terjadi secara luas di sejumlah SMA Negeri dan SMK Negeri di Kota Bekasi, merupakan sebuah cerita baru sampai detik ini. Pasalnya, pihak Disdik Kota Bekasi tidak mungkin bila tidak mengetahui akan hal tersebut.

"Jadi, pasti ada orang di belakang layar yang melakukan praktik pungli kepada para kepsek dan memberi panduan tentang tata laksana memungut biaya dari orang tua murid untuk mendapatkan rupiah," akunya.

Herman menduga, banyak pihak yang ikut menikmati hasil pungli di sejumlah sekolah tersebut, diantaranya pihak Disdik, eksekutif serta para dewan khususnya Komisi D yang menaungi bidang pendidikan. (An)