Tujuh Pertanyaan Ibas Kepada Susunan Kabinet Jokowi-JK

Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Kompas)

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mengatakan muncul keresahan di masyarakat ihwal penyusunan kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut dia, ada banyak pertanyaan yang muncul di publik terkait hal ini. "Pertanyaan masyarakat perlu jawaban dan klarifikasi dari Jokowi," kata Ibas, Minggu, 26 Oktober 2014.

Ibas mengatakan, setidaknya ada tujuh pertanyaan masyarakat yang muncul di media sosial. Pertama, siapa yang mengambil keputusan dalam penetapan menteri? Ibas mempertanyakan, hari-hari menjelang pengumuman kabinet justru terpusat di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Ibas mengatakan, jika yang menyusun adalah Megawati, maka hal ini bertentang dengan UUD 1945. Ibas meminta Jokowi berterus terang dan jangan membohongi masyarakat. Jika benar ada intervensi Megawati, Ibas mengatakan, Jokowi bisa dinyatakan melanggar konstitusi.

Pertanyaan kedua adalah, kata Ibas, apakah Jokowi sudah memikirkan pemisahan dan penggabungan kabinet terhadap pekerjaan kementerian. Dia khawatir, penggabungan dan pemisahan ini akan menguras tenaga, energi dan biaya untuk penyesuaian struktur baru ini.

Pertanyaan ketiga soal restrukturisasi kementerian yang berimpiklasi pada Anggaran Perubahan 2014 dan Anggaran Negara 2015. Ibas mempertanyakan, apakah perubahan struktur yang berimas pada anggaran ini sudah dikonsultasikan kepada Dewan. Menurut Ibas, penggunaan anggaran negara yang ceroboh bisa menyebabkan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya: Penggabungan dan pemisahan kementerian
Pertanyaan keempat adalah adanya pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta penggabung Kementerian Ristek menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek. Putra kedua SBY ini mengingatkan pengaturan anggaran pendidikan yang mesti mematuhi UUD 1945. Dia juga mempertanyakan sinkronisasi anggaran pendidikan yang dikelola Kementerian Agama. "Dapatkah direalisasikan dalam APBN Perubahan 2014 dan APBN 2015?" kata Ibas.

Pertanyaan kelima soal alasan penggabungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dia mengingatkan saat ini tantangan perubahan iklim menjadi prioritas dan agenda global. Penggabungan ini, kata dia, malah memperkecil peran Kementerian Lingkungan Hidup. Akibatnya, kata Ibas, visi Jokowi dalam lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim, serta pemanasan global patut dipertanyakan.

Selanjutnya: Memaksakan penempatan
Pertanyaan keenam, terkait wacana penempatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Perhubungan di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Maritim. Ibas ingin mendengar jawaban Jokowi soal logika keputusan ini.

Pertanyaan ketujuh Ibas adalah informasi Lembaga Kepresidenan yang akan diisi tiga pejabat utama yaitu Kepala Staf Presiden, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Menurut Ibas, pembagian ini berpotensi menimbulkan konflik dan kerancuan pembagian tugas. "Benarkah struktur ini hanya untuk menempatkan seseorang yang tidak punya tempat?" kata Ibas. (Wayan Agus Purnomo/Tempo/inc)