Anggaran Besar Dalam Penanganan Sampah Tetap Belum Optimal

Tumpukan sampah menuai berbagai kritik (an)

CIKARANG - INDEPNEWS.Com : Sampah di wilayah Kabupaten Bekasi sudah menjadi persoalan kelasik. Dan baru - baru ini tumpukan sampah menuai berbagai kritik serta tudingan terus kepada pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPPK). Padahal anggaran untuk penaggulangan sampah begitu besar sekali, namun pada praktiknya penanganan sampah malah terkesan jalan di tempat. Begitulah di jelaskan oleh Daris Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

Yang lebih ironis, tampaknya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPPK) sering melakukan sosialisasi dan pembelajaran untuk peduli sampah. Sementara sampah di lingkungan Pemkab Bekasi sendiri seperti kurang mendapat perhatian.

Dalam hal ini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris menyesalkan lemahnya kinerja instansi terkait dalam menyelesaikan persoalan sampah di wilayah Kabupaten Bekasi. Jika persoalan sampah tidak ditangani secara serius, kata Politisi Partai Gerindra ini untuk ke depan tak mungkin akan meraih Piala Adipura.

“Dengan anggaran yang ada, seharusnya instansi terkait dapat menyelesaikan persoalan sampah. Kalau kekurangan armada kan tinggal dibelikan dan kalau kurang SDM nya, seharusnya dicari SDM yang benar dan tepat,” ujarnya.

Sementara  Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPPK), Dody Agus Suprianto, mengakui anggaran yang digelontorkan untuk dinasnya memang terbilang besar di tahun 2014 ini, namun anggaran tersebut sudah dialokasikan untuk sarana dan prasana dinasnya. Yang sebelum ini telah dipergunakan untuk pembelian 16 unit mobil operasional sampah.

“Untuk pembelian 2 unit mobil penganggkut tinja dan juga beberapa motor untuk keperluan kegiatan lainnya,” ujar Dody kepada wartawan Independent news, Selasa 4/10 /2014.
 
Di tempat terpisah Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja meminta DKPPK memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat. Dan  menjelaskan kalau penggunaan anggaran untuk DKPPK sebesar Rp10 miliar setiap tahunnya selalu habis digunakan. Anggaran tersebut masih kurang, seharusnya Rp30 miliar,” ungkapnya. (An)