Kartu Sehat, Kartu Pintar & KKS Jokowi Bikin DPR Tak Berdaya

Pemerintahan Jokowi-JK luncurkan KIP, KIS dan KKS (wn)

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mengajak wakil rakyat dalam pembahasan kebijakan kartu yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. "Saya menduga ini untuk membuat DPR tidak berdaya," kata Desmond saat dihubungi pada 7 November 2014.

Menurut Desmond, Presiden Jokowi meluncurkan Kartu Kesejahteraan Sosial, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat tanpa berdiskusi dengan para wakil rakyat itu. Itu memberi kesan bagi Desmond bahwa pemerintah ingin bekerja sendiri. "Sampai saat ini saja kartu sakti itu payung hukumnya tidak jelas."

Desmond juga menyayangkan ketika ada menteri yang enggan datang ke DPR. Tindakan menteri itu pun dianggapnya kurang pas karena seharusnya para menteri tetap harus berdialog dengan DPR atas keputusan pemerintah yang diambilnya. "Proses seperti ini merusak sistem demokrasi yang sehat di Indonesia."

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly enggan datang ke DPR atas panggilan Wakil Ketua DPR Fadly Zon. Fadly memintanya datang terkait dengan keputusan menteri memberi pengesahan kepada kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy.

Pada 30 Oktober 2014, Laoly memang mengaku siap untuk datang ke DPR. Namun kesiapannya itu diikuti dengan satu syarat. "(Asal) DPR yang sah," katanya saat itu. Sah, menurut Laoly, adalah DPR yang memiliki kekuatan hukum sesuai konstitusi.

Saat ini DPR terbelah jadi dua antara Koalisi Jokowi dan Koalisi Prabowo. Ini bermula dari proses pemilihan pimpinan DPR hingga komisi dan badan di DPR.

Desmond menilai pernyataan Laoly tentang DPR yang sah atau tidak sebagai hal yang tidak rasional. "Tidak sah bagaimana? Kami, kan, dipilih langsung oleh masyarakat," kata Desmond. Sebagai seorang Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly dinilai tidak paham aturan perundangan. (Mitra Tarigan/Tempo/inc)