Aburizal Bakrie Tiba-Tiba Berbalik Arah, Harusnya Dipecat Saja dari Golkar

JAKATA - INDEPNEWS.Com :  Reaksi negatif bermunculan setelah Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie tiba-tiba berbalik arah dengan pernyataan-pernyataan di Twitter yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pernyataan Aburizal ini pada akhirnya senada dengan pernyataan Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) akan mendukung pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada. KMP akhirnya sepakat untuk satu perahu dengan Partai Demokrat soal Perppu Pilkada.

”Idealnya, ya, peserta Munas Golkar di Bali memecat Aburizal. Masak baru beberapa hari dia sudah berbalik arah,” kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Jakarta Ace Hasan Syadzily, Rabu (10/12), di Jakarta.

Namun, Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Tantowi Yahya mengatakan, Partai Golkar tetap berupaya memperjuangkan amanat Munas IX Bali untuk pilkada tidak langsung. ”Itu amanat, jadi akan dilakukan oleh Fraksi Golkar di DPR,” ujarnya.

Bukankah Aburizal justru berbalik mendukung pilkada langsung? ”Ya benar, tapi dalam konteks Partai Golkar tetap menghormati kesepakatan yang sudah ditandatangani partai politik di dalam KMP, termasuk di dalamnya Partai Demokrat,” kata Tantowi.

Munas IX Golkar di Bali memang telah memutuskan bahwa Partai Golkar akan mendukung pilkada melalui DPRD. Dengan sinergi melalui KMP, berulang kali disebutkan dalam Munas Bali bahwa akan ada peluang lebih besar bagi kader Partai Golkar untuk menduduki jabatan kepala daerah.

Tak dapat dicabut
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Andi Sinulingga, jika Aburizal mendukung pilkada langsung layak diberikan sanksi pemecatan sebagai kader Golkar. ”Beliau tidak layak lagi berbicara sebagai kader Golkar,” ujarnya.

Ketua DPP Golkar hasil Munas Jakarta Indra J Piliang, melalui akun Twitter-nya, mengatakan, hasil Munas Bali tidak dapat dicabut dengan semena-mena dengan alasan perjanjian dengan KMP. ”Idealnya, (Golkar Bali) harus melalui rapimnas (rapat pimpinan nasional) dulu untuk mencabut rekomendasi munas,” katanya.

Menurut Indra, Munas Partai Golkar versi Jakarta jelas lebih baik daripada munas versi Bali. ”Peserta munas versi Bali mendukung kepengurusan di sana sekadar untuk mencari surat dukungan menjadi calon kepala daerah. Nah, peserta Munas Jakarta nanti siap untuk bertarung di konvensi lokal,” tuturnya.

”Sebagai the party of ideas, ya, seharusnya kader Partai Golkar berdebat soal pemikiran lokal masing-masing untuk mewujudkan kesejahteraan. Itu yang paling tepat,” kata Indra. ”Golkar itu harusnya jadi tangki pemikiran,” katanya. (A Haryo Damardono/Kompas/inc)