 |
| Ray Rangkuti direktur eksekutif Lingkar Madani Indonesia (An) |
JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Ray Rangkuti anak Medan yang juga direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia ini kembali lagi angkat bicara. Menilai Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi karena sikap abainya Presiden Joko Widodo pada kriminalisasi pimpinan KPK dan pendukungnya.
Kata Ray pria yang khasnya pakai peci hitam, "Jokowi seharusnya mengambil sikap lebih tegas agar urusan politik, tidak mengganggu penuntasan kasus-kasus korupsi.” Lanjutnya, ada dua hal kesalahan Jokowi yang membuat Polri leluasa mengkriminalisasi KPK dan para pegiat antikorupsi.
Pertama adalah tidak sanggupnya Jokowi memecat perwira tinggi Polri yang diduga menjadi dalang dan memperkeruh konflik KPK-Polri. "Presiden tidak sanggup memecat Budi Waseso (Kabareskrim Polri). Makanya konflik KPK-Polri semakin panas, dan orang-orang yang mendukung pemberantasan korupsi dicari-cari kesalahannya," kata Ray, saat dihubungi, Senin (9/3/2015). Di kantornya Jakarta selatan.
Kesalahan kedua adalah saat Jokowi menunjuk Taufiequrrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji sebagai pimpinan sementara KPK. Ray menilai Ruki sebagai mantan pimpinan KPK jilid I yang tidak monohok dalam hal prestasi, sedangkan Indriyanto dianggap sebagai pihak yang sering berseberangan dengan KPK.
"Jelasnya sekarang, apakah Presiden tulus dalam pemberantasan korupsi? Intinya, ini namanya pengabaian yang luar biasa dan membuat marwah KPK jeblok," ujarnya.
Lebih jauh, Ray menyoroti kinerja KPK saat ini di bawah kepemimpinan Ruki. Ray menyayangkan langkah KPK yang melimpahkan kasus dugaan korupsi Komjen (Pol) Budi Gunawan pada Kejaksaan Agung. "Tidak elegan, KPK bisa diselamatkan tapi upaya pemberantasan korupsi menjadi lemah, image menjadi buruk dan KPK akan dinilai bisa diintimidasi," ucap Ray. (An)
Kata Ray pria yang khasnya pakai peci hitam, "Jokowi seharusnya mengambil sikap lebih tegas agar urusan politik, tidak mengganggu penuntasan kasus-kasus korupsi.” Lanjutnya, ada dua hal kesalahan Jokowi yang membuat Polri leluasa mengkriminalisasi KPK dan para pegiat antikorupsi.
Pertama adalah tidak sanggupnya Jokowi memecat perwira tinggi Polri yang diduga menjadi dalang dan memperkeruh konflik KPK-Polri. "Presiden tidak sanggup memecat Budi Waseso (Kabareskrim Polri). Makanya konflik KPK-Polri semakin panas, dan orang-orang yang mendukung pemberantasan korupsi dicari-cari kesalahannya," kata Ray, saat dihubungi, Senin (9/3/2015). Di kantornya Jakarta selatan.
Kesalahan kedua adalah saat Jokowi menunjuk Taufiequrrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji sebagai pimpinan sementara KPK. Ray menilai Ruki sebagai mantan pimpinan KPK jilid I yang tidak monohok dalam hal prestasi, sedangkan Indriyanto dianggap sebagai pihak yang sering berseberangan dengan KPK.
"Jelasnya sekarang, apakah Presiden tulus dalam pemberantasan korupsi? Intinya, ini namanya pengabaian yang luar biasa dan membuat marwah KPK jeblok," ujarnya.
Lebih jauh, Ray menyoroti kinerja KPK saat ini di bawah kepemimpinan Ruki. Ray menyayangkan langkah KPK yang melimpahkan kasus dugaan korupsi Komjen (Pol) Budi Gunawan pada Kejaksaan Agung. "Tidak elegan, KPK bisa diselamatkan tapi upaya pemberantasan korupsi menjadi lemah, image menjadi buruk dan KPK akan dinilai bisa diintimidasi," ucap Ray. (An)
.jpg)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !