PDIP Ngotot Revisi UU KPK, Profesor LIPI: Partai tak Tahu Diuntung

Megawati bersama Presiden Jokowi (kpc)  

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, menggalang gerakan publik untuk mengembosi partai politik yang mendukung revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Gembosi parpol-parpol tersebut dalam Pilkada dan Pemilu mendatang,” tegas Syamsuddin Haris di akun Twitter ‏@sy_haris. Penegasan Syamsuddin Haris itu menanggapi pernyataan putri Gus Dur, Alissa Wahid di akun ‏@AlissaWahid. Alissa menyematkan poster bergambar anggota DPR yang ingin merevisi UU KPK.

Menurut Syamsuddin Haris, seharusnya Presiden Joko Widodo tidak cukup hanya menunda pembahasan revisi UU KPK. “Jika revisi UU KPK ditunda, bukan dihentikan, Presiden @jokowi dan DPR mempermainkan aspirasi publik,” tegas @sy_haris.

Secara khusus, Syamsuddin Haris menyoal sikap PDIP yang ngotot merevisi UU KPK. “Partai tak tahu diuntung,” tegas @sy_haris menanggapi tulisan bertajuk “PDIP Revisi UU KPK Itu Bukan Suatu yang Nista”.

@sy_haris juga menulis: “Semoga PDIP digembosi rakyat dalam pilkada dan pemilu.”

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa semangat untuk memberantas korupsi harus terus digalakkan. Namun, pola pemberantasan korupsi yang saat ini ada, masih memiliki permasalahan. Salah satunya adalah kewenangan yang begitu besar pada satu lembaga untuk memberantas korupsi, tapi kasus korupsi masih banyak terjadi.

“Makanya, melakukan revisi terhadap undang-undang itu bukan sesuatu yang nista, dan sudah sering dilakukan,” ujar Hasto. (viva).