Desa Lanas Adalah Desa yang Terisolir Perlu Perhatian Pemerintah

BONDOWOSO - INDEPNEWS.Com : Desa Lanas Kecamatan Botolinggo dengan jumlah KK kurang lebih 1.288 KK dan Gakin (Warga Miskin) kurang lebih 800 warga, merupakan desa yang sangat terpencil dengan tidak adanya akses transportasi yang dibangun oleh pemerintah dan keadaan ini sudah berlangsung selama puluhan tahun sampai dengan sekarang ini. Ditambah lagi kondisi medan yang cukup berat hingga mencapai puluhan kilo meter jaraknya.

Kondisi inipun berimbas kepada hancurnya ekonomi masyarakat desa Lanas yang dari dulu mengandalkan penjualan hasil pertanian yang berupa pisang, dimana hasil tersebut menurut mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Namun akibat tidak adanya akses pendukung sarana dan prasarana transportasi, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan pokok terpaksa Jagung yang dikonsumsi sebagai makanan alternatif termasuk padi tadah hujan.

Hancurnya ekonomi masyarakat desa Lanas ketika biaya transportasi pengangkutan pisang bertambah naik, salah satu contoh biaya angkut kendaraan mencapai Rp.60.000,- dari desa Lanas sampai di desa Lumutan. Belum lagi ongkos untuk orang yang mengangkut pisang dari lokasi panen ke lokasi penampungan Pisang. Sehingga jika dikalkulasi dari harga penjualan Rp.100.000,- dikurangi biaya segala macamnya, maka untuk memenuhi kebutuhan pangannya saja sudah tidak cukup.

Sementara Kepala Desa Lanas, Suniwar ketika dimintai penjelasannya mengatakan, “kondisi seperti yang disampaikan oleh warganya memang benar adanya salah satu bukti ada warga desanya yang kini akhirnya terjerat hutang hingga mencapai ratusan juta rupiah akibat biaya lebih besar. Maka dengan kondisi ini dirinya dengan segala upaya menyampaikan hal tersebut dalam Musrenbang yang kemudian sudah ditindaklanjuti kepada pihak Bina Marga, Cipta Karya Bondowoso agar supaya diperhatikan,” ujarnya.

Sementara beberapa tokoh masyarakat ketika ditemui indepnews berpendapat sama tentang apa yang telah diperbuat bagi rakyat miskin seperti pada desa Lanas. Namun sejauh ini mereka tetap berharap perhatian pemerintah daerah sebagai penanggungjawab bagi kesejahteraan rakyatnya. (Cip/BB)