Kajari Sumenep dan Kasi Pidsus Terancam Dipecat
SUMENEP - INDEPNEWS.Com : Lidik Hukum & HAM nampaknya tidak main - main dengan kinerjanya, pada hari Senin (02/04) Effendi sebagai Ketua dari Lidik Hukum & HAM secara resmi mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN) Sumenep.
Dalam gugatan itu, Fendi yang mengatasnamakan Ketua Lidik Hukum & HAM menjelaskan krologi adalanya laporan pemotongan dana PSKS yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa Kambingan Barat, laporan itu dilakukan pada tanggal 01 Juni 2015, namun laporan itu menurut Fendi tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Sumenep karena kerugian negara hanya Rp. 15.000.000,-.
Ternyata sikap Kejaksaan Negeri Sumenep yang tidak menindaklanjuti laporan Fendi itu terus menjadi sorotan yang pada akhirnya Fendi menggugat Kejaksaan Negeri Sumenep ke Pengadilan Negeri Sumenep.
Gugatan Fendi didaftarkan ke pengadilan dengan register no.14/Pdt.G/2016/PN.Smp. "Kasi Pidsus bagi saya dia lalai, tebang pilih dan tidak adil, masa iya kerugian negara yang sudah jelas ada sebesar Rp. 15.000.000,- masih bilang tidak bisa ditindak lanjuti". Ungkap Fendi.
Lanjut Fendi menegaskan, "sekarang akan saya buktikan bahwa aparat penegak hukum seperti kejaksaan ini ada sanksinya jika lalai dalam melaksanakan tugasnya, makanya dalam gugatan saya meminta majelis hakim supaya menyatakan memecat Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep dan Kasi Pidsus, karena dua orang itulah yang paling bertanggung jawab atas kelalaian penanganan kasus pemotongan dana PSKS ini".
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep yang dihubungi melalui Kasi Pidsus tidak ngangkat telponnya walau nada dering terdengar tanda panggilan masuk. (Suf)
SUMENEP - INDEPNEWS.Com : Lidik Hukum & HAM nampaknya tidak main - main dengan kinerjanya, pada hari Senin (02/04) Effendi sebagai Ketua dari Lidik Hukum & HAM secara resmi mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN) Sumenep. Dalam gugatan itu, Fendi yang mengatasnamakan Ketua Lidik Hukum & HAM menjelaskan krologi adalanya laporan pemotongan dana PSKS yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa Kambingan Barat, laporan itu dilakukan pada tanggal 01 Juni 2015, namun laporan itu menurut Fendi tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Sumenep karena kerugian negara hanya Rp. 15.000.000,-.
Ternyata sikap Kejaksaan Negeri Sumenep yang tidak menindaklanjuti laporan Fendi itu terus menjadi sorotan yang pada akhirnya Fendi menggugat Kejaksaan Negeri Sumenep ke Pengadilan Negeri Sumenep.
Gugatan Fendi didaftarkan ke pengadilan dengan register no.14/Pdt.G/2016/PN.Smp. "Kasi Pidsus bagi saya dia lalai, tebang pilih dan tidak adil, masa iya kerugian negara yang sudah jelas ada sebesar Rp. 15.000.000,- masih bilang tidak bisa ditindak lanjuti". Ungkap Fendi.
Lanjut Fendi menegaskan, "sekarang akan saya buktikan bahwa aparat penegak hukum seperti kejaksaan ini ada sanksinya jika lalai dalam melaksanakan tugasnya, makanya dalam gugatan saya meminta majelis hakim supaya menyatakan memecat Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep dan Kasi Pidsus, karena dua orang itulah yang paling bertanggung jawab atas kelalaian penanganan kasus pemotongan dana PSKS ini".
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep yang dihubungi melalui Kasi Pidsus tidak ngangkat telponnya walau nada dering terdengar tanda panggilan masuk. (Suf)
.jpg)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !