Pemkab Sukoharjo Segera Gelar Pilkades Serentak di 125 Desa

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya, SH, MH (Foto : Sutarmin DS)

SUKOHARJO - INDEPNews ; Permintaan Paguyugan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Palapa) Mukti untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bakal tidak terwujud. Pasalnya, Pemkab Sukoharjo akan tetap menggelar Pilkades serentak di 125 desa sesuai jadwal.

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya, SH, MH kepada wartawan, Selasa (19/6) mengatakan, permohonan penundaan Pilkades sulit dilaksanakan. Pasalnya, undang-undang telah mengatur, sementara Palapa hanya mengacu pada RUU tentang Desa yang saat ini sedang digodog di DPR-RI. Pemkab tetap akan melakukan persiapan pelaksanaan Pilkades sesuai jadwal. Jadi, Pilkades serentak 125 tetap akan digelar pada 3 Desember mendatang.

Menurut Wardoyo, alasan Palapa Mukti tentang RUU Desa tidak bisa dijadikan acuan. Pasalnya, saat ini RUU Desa masih dalam tahap pembahasan di DPR. Sehingga, materi RUU Desa belum dapat digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan termasuk ketentuan masa jabatan Kades dan proses Pilkades.

Kalaupun nanti RUU Desa disahkan, lanjutnya, untuk implementasi di tingkat daerah juga masih diperlukan beberapa regulasi sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang. Antara lain Peraturan Pemerintah (PP) di tingkat pusat dan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat daerah. Proses pembahasan dan penetapan PP maupun Perda tersebut diyakini akan membutuhkan waktu yang tidak singkat.

“Disisi lain, jabatan Kades adalah jabatan politis tingkat desa sehingga secara normative tidak bisa diperpanjang,” jelasnya.

Sementara Kabag Pemerintahan Desa Setda Pemkab Sukoharjo Suramto menambahkan, sesuai Perda No. 3/2006 tentang Pilkades sudah diatur tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Bahwa, paling lama empat bulan tahapan Pilkades sudah harus dilampaui.

Terkait Pilkades serentak 125 desa, ujar Suramto, dari APBD 2012 ini dialokasikan dana Rp 1,25 miliar. Dana tersebut sebagai bantuan keuangan untuk 125 desa dimana setiap desa mendapat bantuan Rp10 juta. Kekurangannya yang menangung desa, lewat APBDes, katanya. (Sutarmin DS, SH)