Warga Pabelan Demo Blokade Jalan, Tuntut Pembebasan Penahanan Kadesnya

Warga Pabelan demo di Jl A Yani Pabelan Kartasura

SUKOHARJO - INDEPNEWS.Com : Penahanan Kepala Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Margono Hadi oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo, terus menuai protes. Sejumlah warga pendukungnya, memprotes Kejaksaan atas penahanan Margono Hadi yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi uang konpensasi jaringan Sutet.

Setelah menggelar aksi di DPRD dan Kantor Bupati beberapa waktu lalu, Senin (10/6) menggelar aksi blokir jalan Ahmad Yani Pabelan Kartasura. Puluhan warga Desa Pabelan yang di dukung oleh HMI Sukoharjo dan Kokam Muhammadiyah melakukan aksi unjuk rasa turun jalan. Mereka menuntut pembebasan Kades Margono Hadi.

Aksi unjukrasa diawali dengan membentangkan spanduk dan poster di tengah jalan sehingga menghambat pemakai jalan. Selain membentangkan spanduk simpatik dukungan untuk mantan Kepala Desa Pabelan Margono Hadi, mereka juga membagi-bagikan brosur dukungan pembebasan Margono Hadi kepada para pengguna jalan.

Menurut salah satu pengunjukrasa, Isdi mengakui dukungan terhadap Margono Hadi sebagai wujud kepedulian HMI kepada Margono Hadi. Pasalnya, Kades Pabelan Margono Hadi  menjadi korban ketidakadilan hukum dalam kasus kompensasi sutet.

Aksi tersebut sempat mengakibatkan kemacetan arus lalulintas di Pabelan Kartasura, karena massa memblokade jalan dengan membentangkan spanduk di tengah jalan.

Sepertri diketahui kasus tersebut bermula, pada Februari 2007 lalu biro jasa yang mengaku bekerjasama dengan pihak PLN menawarkan pengurusan kompensasi sutet yang melewati Pabelan kepada Kades Pabelan dengan syarat ada pemotongan biaya jasa sebesar 40 persen.

Pada 26 Agustus 2009, dana tersebut cair dan telah diterimakan sesuai daftar penerima ditandatangani oleh Kepala Desa Pabelan sekitar Rp 132 juta. Jumlah tersebut di potong oleh biro jasa sesuai kesepakatan 40 persen. Sementara sisa uang sebesar Rp 77 juta di masukkan ke kas desa.

Kades Pabelan dituduh menyelewengkan dana APBDes sebesar Rp 53 juta atau 40 persen total kompensasi sutet. Padahal menurut warga ada pemotongan 40 persen yg dilakukan langsung oleh biro jasa. (Sutarmin DS)