![]() |
| Kantor Komisi Pemilihan Umum pusat |
Pihaknya mengatakan hingga saat ini, sekitar 115 juta data pemilih dari total jumlah pemilih sementara 181.140.282 pemilih sudah sinkron lengkap dengan data yang ada. Sementara, 65 juta pemilih lainnya masih ada masalah dengan nomor induk kependudukan (NIK).
"Kita sudah sandingkan data dengan Kemendagri, dari 181.140.282 pemilih dibanding dengan 190.463.184 (DP4), ada sekitar 115 juta pemilih sudah sinkron lengkap dengan NIK yang ada. Selebihnya sekarang proses penelusuran karena didapati ada 65 juta data yang NIK-nya terinput kurang atau lebih dari 16 digit," jelas Husni di Jakarta, Jumat (20/9).
Husni menjelaskan standar NIK adalah 16 digit. Sedangkan, data yang terhimpun di SIDALIH ada yang kurang atau lebih dari 16 digit. "Yang kurang dari 16 digit, kita deteksi masalahnya sebagian besar karena proses pemasukan data lewat program Excel. Operator memasukan NIK ke dalam Excel yang hanya memuat 15 digit. Sementara digit ke 16 secara otomatis terentri angka 0," jelasnya.
Perekaman itu selanjutnya akan dicocokan kembali dengan data asal agar didapati dimana saja sebarannya untuk selanjutnya diperbaiki. "Namanya aplikasi, satu huruf atau angka saja ada yang berbeda, datanya dianggap tidak valid," ucapnya.
Pihaknya menghimbau semua lapisan untuk mengecek apakah dirinya sudah terdaftar sehingga KPU dengan segera dapat memperbaiki data pemilih.
Sementara, terkait DPT, ucapnya, dari 497 kabupaten/kota, sudah 401 KPU kabupaten/kota telah menetapkan DPT. Ia menjelaskan, 401 kabupaten/kota tersebut tersebar di 32 provinsi. Satu-satunya provinsi yang belum menetapkan DPT adalah Papua. Di sisi lain, baru 17 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya sudah sepenuhnya melaksanakan tahapan penetapan DPT. [pn-o250]


0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !