Pemerintah Dinilai Tidak Mampu Melindungi Para Tenaga Kerja Indonesia

Effendy Choirie, caleg DPR RI Partai Nasdem  

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Pemerintah dinilai tidak mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di berbagai negara. Hal itu terihat dari banyaknya tindak kekerasan yang dialami para TKI oleh majikan mereka, atau tatkala para TKI menghadapi masalah hukum di negeri orang.

Calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasdem, Effendy Choirie mengungkapkan, saat ini pemerintah tidak bisa melindungi para pahlawan devisa. Terbukti mereka masih mengalami kejadian-kejadian seperti pelecehan, pungutan liar, hingga tindak kriminal yang terjadi. “Mereka (TKI) masih menghadapi berbagai kasus yang merugikannya di dalam dan di luar negeri. Itu  berarti pemerintah tidak becus mengurus rakyatnya,” ujar Efendi, di Jakarta, Sabtu (21/9).

Padahal, para pekerja itu merupakan penyumbang devisa negara yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari pemerintah, sehingga terjamin kesejahteraan mereka. Pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan hal tersebut, akibatnya  banyak dari para TKI merasakan tindak kriminal maupun terancam hukuman mati. 

Saat ini, seorang TKI Wilfrida Soik, tengah menghadapi hukuman mati di Malaysia karena membunuh majikannya. Tindakan Wilfrida tersebut karena membela diri dari pelecehan seksual. Sejumlah kalangan kini gencar melakukan gerakan untuk mendesak pemeritah dan DPR agar mengambil langkah-langkah untuk membebaskan Wilfrida dari ancaman hukuman mati tersebut.

“TKI harus dilindungi, bukan dikorbankan dengan cara tidak melakukan perlindungan secara maksimal pada mereka. Saat ini yang dilakukan pemerintah hanya mengeksploitasi mereka,” tuturnya.

Demi mengatasi permasalahan ini, ia menyarankan supaya pemerintah melalui kementerian terkait melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan secara pengetahuan maupun kemampuan seluruh TKI yang akan dikirim ke negara lain. Adanya hal itu, diyakini dapat meminimalisasi tindak kriminal yang dialami oleh mereka selama bekerja di sana.

“Pemerintah harus mengirim dan mempersilahkan rakyat yang bekerja di luar negeri, tapi pekerjaan formal yang memiliki ketrampilan tinggi,” imbuhnya.

Atau, pemerintah berhenti mengirim para TKI tersebut ke luar negeri tetapi menyediakan lapangan pekerjaan di Tanah Air. Upaya ini dilakukan agar lembaga negara mudah mewujudkan perlindungan maksimal bagi tenaga kerja kita. 

“Solusinya menyediakan pekerjaan di dalam negeri secara serius dan membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri.  Ada banyak cara melakukan itu, namun pemerintah saat ini tidak kreatif memikirkan caranya,” pungkasnya. (pn-o250)