![]() |
| Prof Dr Rahardi Ramelan MEng MSc |
JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Pemerintah pusat seharusnya memberi
subsidi kepada masyarakat buruh, melalui bantuan perumahan, transportasi,
kesehatan, pendidikan dan biaya sosial lainnya. Subsidi kepada buruh tentu
bukan urusan propinsi, tetapi pusat.
“Upah buruh di RRC lebih rendah dibanding Indonesia, karena
pemerintah pusat RRC membantu infrastruktur kehidupan sosial. Di kita, biaya
sosial menjadi tanggungan sendiri,” kata mantan Memperindag Prof Dr Rahardi
Ramelan MEng MSc di Jakarta Kamis (31/10).
Rahardi mengatakan, kini pekerja kita terpaksa tinggal di tempat
sederhana, dengan kondisi seandanya. Kualitas kehidupan pekerja menurun, secara
kualititatif setiap tahun semakin menurun.
“Penurunan kualitas hidup pekerja, terlihat dari kualitas arus
mudik. Mereka hanya bisa survive dengan adanya penjual makanan murah,
seperti nasi kuning, jinggo dan sejenisnya. Kualitas giji pas-pasan,” kata
Rahardi.
Tidak sedikit pekerja di sektor formal (buruh pabrik) yang
akhirnya memilih jadi buruh migran, karena pendapatan (tabungan sisa gaji)
sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada. Maka sudah saatnya pemerintah
pusat memberi bantuan lebih besar kepada masyarakat.
Masyarakat (termasuk pekerja) seharusnya memperoleh
bantuan/subsidi kehidupan dasar seperti rumah murah, tarif listrik murah,
fasilitas kesehatan, pendidikan dan berbagai kehidupan sosial lainnya.
“Kalau sudah menyangkut bantuan fasilitas dasar, tentu urusan
pemerintah pusat. Di sinilah beban pemerintahan mendatang, bagaimana
mendayagunakan sumberdaya ekonomi seperti bunyi Pasal 33 UUD 1945,” kata
Rahardi. (RJ)


0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !