Kades Muara Pantuan Kukar Diduga Korupsi ADD

Kades Muara Pantuan H.A. Rasyid (Abdi/Jaya)

“Sebagai Pamong Desa merupakan suatu amanah dan tanggungjawab untuk memimpin serta membangun desanya dalam hal pembangunan untuk warganya, tetapi amanah tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, bahkan Anggaran Dana Desa (ADD) terindikasi dikorupsi untuk kepentingan pribadi”

TENGGARONG-KUKAR, INDEPNEWS.Com : Muara Pantuan merupakan salah satu desa terletak dipesisir pantai kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan jumlah penduduk kurang lebih 5000 jiwa, yang dipimpin oleh H.A.Rasyid dalam tahap kepemimpinannya dalam dua periode.

Yang sangat disesalkan anggaran pada tahun 2012 sampai dengan 2013 dana yang bersumber dari APBD yang digelontorkan dalam bentuk program ADD yang nilainya kurang lebih Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) pertahun tidak nampak hasil dalam bentuk apapun, diduga di selewengkan untuk kepentingan pribadi serta kelompoknya.

Salah satu contoh pembangunan jembatan yang sepanjang kurang lebih 1 KM, pada tahap awal dianggarkan tahun 2011. Ironisnya jembatan tersebut baru selesai pada tahun 2013 dan tidak ada papan proyek. Masyarakat tambah bingung ulah oknum Kepala Desa H.A. Rasyid dinilai melakukan proyek “Siluman”.

Hal tersebut diungkapkan salah satu tokoh masyarakat Desa Muara Pantuan disaat bertemu di Samarinda yang namanya tidak mau dipublikasikan mengatakan kepada media “kami sangat kecewa ulah kepala desa kami, sebagai pamong yang diharapkan membangun desa kami dalam hal pembangunan untuk kepentingan warga dan pada halayak, tidak tanpak secara fisik.

Janji- janji di saat menyabarkan visi dan misinya saat pencalonan Kades untuk membangun desanya, tetapi semua hanya janji- janji kosong, bangunan yang ada sekarang adalah hasil karya kades sebelumnya yaitu almarhum Ismail Mejje. Sampai sekarang selama kepemimpinan H.A. Rasyid pembangunan dinilai sangat amburadul, kami ada data-data akurat anggaran apabila pihak Kejaksaan Tenggarong meminta kami siap, kami sudah pernah melakukan pelaporan kepada pihak Kejaksaan Tenggarong sampai sekarang tidak ada titik terang.

Kami sebagai warga negara menilai penegakan hukum masih jauh dari harapan, dampak sekali banyak penyimpangan yang dilakukan pak kades, bahkan beberapa anggaran dianggap fiktif dan mark up” Tegasnya.                                                                         

Di tempat yang sama lain halnya di ungkapkan salah satu warga yang pernah kerja di kantor kepala desa mengungkapkan, “kepala desa orangnya arogan, pasalnya dalam memimpin tidak segan-segan menggunakan oknum preman sewaan, untuk kelanggengan jabatannya, yang jelasnya sifatnya sangat oteriter, sepatutnya sebagai kepala desa setiap persoalan harus dimusyawarahkan untuk mencari solusi, bukan memperkeruh masalah selama kepemimpinan Kades H.A. Rasyid sejumlah warga sudah mulai resah karena tingkah laku serta sepak terjangnya.

Harapan kami sepatutnya pihak penegak hukum memeriksa kades tersebut, bukti-bukti sudah banyak karena sejak kepemimpinannya aparat hukum tidak pernah menyentuhnya, kami juga heran dan curiga ada indikasi H.A. Rasyid main mata dengan aparat penegak hukum, sepatutnya Bupati Kutai Kartanegara Ibu Rita Widyasari mengetahui kejadiaan di wilayah kerjanya. Apalagi daerah kami butuh sentuhan tangan pemerintah yang Pro Pembangunan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, bukan untuk kepentingan pribadi saja” ungkapnya.

Sampai berita ini dimuat, kami menghubungi via handphone, semuanya tidak aktif ...tunggu liputan selanjutnya. (Abdi/Jaya)