Utusan Khusus SBY Andi Arief yang Harus Mundur, Bukan Jumhur

Aliansi Rakyat Merdeka 

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Sesepuh pergerakan mahasiswa Institut Teknologi  Bandung (ITB) 1978, Sukmadji Indro Tjahjono menilai, yang harus mundur dari adalah Andi Arief sendiri, bukan Jumhur (dari BNP2TKI).

"Andi Arief meminta Jumhur mundur, karena masuk PDIP. Alasannya, karena menjadi partisan. Lalu, berapa banyak menteri yang jelas-jelas partisan karena sudah lama di partai politik?" kata Indro kepada media, Kamis (13/3).

Indro, Sekjen Forum Aktivis 77-78, mengatakan, logika Andi Arief tidak nyambung dan bisa menyesatkan. Presiden SBY sendiri berasal dari Partai Demokrat,  maka jika mengikuti logika Andi Arief, maka seharusnya SBY mundur.

"Sebelum bicara tentang Jumhur, sebaiknya Andi Arief bicara dulu sama bos-nya, Andi Arief suruh SBY mundur karena sangat partisan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," ujarnya.

Namun menurut Indro, Presiden SBY tidak perlu mundur dari jabatan presiden, karena setelah menjadi pejabat publik, seseorang harus lebih setia terhadap kepentingan negara ketimbang kepentingan parpol.

Seperti diketahui, Jumhur Hidayat, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, menyatakan diri masuk ke PDI-Perjuangan, Sabtu (8/3) lalu.

Indro memberi semangat kepada Jumhur agar jangan mundur. "Lawan saja. Kalau Jumhur dipecat oleh SBY, harus terlebih dahulu memecat semua Menteri SBY yang berasal dari parpol, dan SBY sendiri harus mundur," tandas Indro.

"Saya minta SBY memecat Andi Arief, karena menyesatkan logika publik. Jika tidak, maka Andi Arief harus meminta maaf kepada masyarakat, karena sempat membuat masyarakat menjadi anti logika," tukasnya. (uc)