Cawapres Jokowi, Rakyat Dambakan Berantas Mafia Ekonomi-Hukum

Jokowi

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Rakyat mendambakan Cawapres Jokowi adalah sosok yang membantu Jokowi memberantas mafia ekonomi dan hukum. Hal itu tercermin dari angket yang diadakan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), hingga Kamis (24/4) pagi.
          
Melalui grup face book yang dikelola Bara JP dengan anggota 650.126 orang di https://www.facebook.com/groups/jokowipresiden7/, Bara JP mengajukan tiga pertanyaan, mengenai sosok cawapres Jokowi yang didambakan.
           
Sosok yang bisa memberantas/memutus  mafia ekonomi dan hukum, sebanyak  873 orang. Mendambakan sosok yang lepas dari rejim Orde Baru, sebanyak  112 orang. Mendambakan sosok yang tak masalah merupakan warisan Orde Baru atau bukan, yang penting sosok bermutu, sebanyak 16 orang.
           
Dengan demikian, dari 997 orang responden, yang mendambakan sosok yang memutus rantai mafia ekonomi hukum, sebanyak 87 persen, dan hanya 11,2 % pilihan dua dan 1,2% pilihan 3.

Berantas
Pendapat para anggota Bara JP, sejalan dengan sikap resmi Bara JP yang menegaskan, Jokowi dan siapa pun yang menjadi cawaspres, mengemban tugas memberantas mafia ekonomi dan hukum, yang selama ini membuat rakyat menderita dan jumlah orang miskin sulit dikurangi.
           
"Jokowi harus memilih pasangan yang bisa membantu memberantas mafia ekonomi hukum," kata Sekjen Bara JP, Utje Gustaaf Patty.
           
Utje mengatakan, rakyat sudah muak atas aniaya bandar-bandar politik, aliansi penguasa-pengusaha. Pengelolaan pemerintahan 10 tahun terakhir yang memberi "kue-kue" merata ke semua golongan, hanya menjadi arena pertarungan aliansi penguasa-pengusaha.
           
"Impor migas yang tiada henti, merupakan contoh produk mafia pencari komisi (rent seeking). Kita bukan tidak mampu membangun kilang pengolahan minyak mentah, tapi sengaja tidak dibangun agar kebutuhan konsumsi dalam negeri tetap diimpor. Ini bagian dari siasat agar mafia migas tetap memperoleh komisi." katanya.
           
Dalam mafia hukum, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang didirikan Presiden SBY, ternyata tidak berlanjut, hanya menjadi jargon SBY guna pencitraan. Mafia di Mahkamah Konstitusi (MK), dan jelas merupakan mafia yang bukan baru terjadi, bukti kuat mafia peradilan.
           
"Ketergantungan impor pangan juga dipelihara. Dengan nilai impor pangan tahun 2013 yang sekitar Rp 320 trilun, adalah nilai yang sangat besar. Jika rent seeker memperoleh 10% atau Rp 32 triliun, tak terbilang pengorbanan rakyat untuk menghidupi aliansi pengusa-pengusaha, jelas Utje.
           
Kekurangan pasokan listrik bukan tidak diketahui sejak awal sehingga tahu persis kapan kapasitas harus ditambah, adalah contoh cerdik-pandai yang pura-pura bodoh. Krisis sengaja diciptakan, sebab dalam situasi kacau itulah rent seeker bisa leluasa.
           
Utje juga menyebut perbaikan jalan raya di Pantura yang disengaja tidak pernah tuntas, adalah lakon yang bisa dilihat rakyat secara langsung. Semua demi mafia proyek.
           
Standar miskin Rp 1,2 juta per bulan untuk 4 orang (suami-istri dengan 2 anak), adalah pengelabuan yang tidak masuk akal. "Jumlah orang miskin disulap menjadi hanya 28 juta jiwa, padahal dengan standar PBB US$ 2 per hari, jumlah orang miskin adalah sekitar 108 juta jiwa," pungkas Utje.  (sm)