JATAM: Paparkan Antara Caleg dan Batu Bara

JATAM Kaltim saat memaparkan data para Caleg yang pro pengerukan batu bara (Foto: Jaya)
 

SAMARINDA - INDEPNEWS.Com : Kerusakan lingkungan yang terjadi di beberapa wilyah Kaltim akibat maraknya pertambangan batu bara tidak lepas dari peran serta Partai politik.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim mengingatkan bahwa aktivitas tambang dan Parpol dalam proses pemilu 2014. Hal tersebut dijadikan lahan beberapa partai politik dan para politisi untuk mendapatkan modal politik scara instan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Demikian diungkapkan oleh Juru Bicara JATAM, Abdullah Naem di hadapan para Wartawan, Senin (7/4).

Daerah Kaltim sangat berbeda dengan daerah lain, menjelang Pemilu ini, karena merupakan salah satu kawasan pengerukan yang masif.

Sementara partai politik menjadikan salah satu pintu masuk pengerukan sumberdaya alam secara besar- besaran yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup,” ucap Naem.

Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pemberian Izin Pertambangan di wilayah Kaltim, berdasarkan data JATAM hingga tahun 2013, sudah ada sekitar 1.488 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan. Ini sudah melingkupi sekitar 31 persen luas wilayah Kaltim dengan total luas 5,6 juta hektar.

“Yang dikeluarkan beberapa Walikota dan Bupati yang diusung partai pollitik, kalau di wilyah Kaltim belum ada yang Independen. Dalam hal ini merupakan tanggungjawab para partai pollitik terhadap lingkungan hidup,” ungkapnya.

JATAM mencontohkan yang terjadi di Samarinda, selama 10 tahun Ahmad Amin menjabat sebagai Walikota, Achmad Amin diusung oleh partai Golkar sudah mengeluarkan sekitar 63 Izin Pertambangan dengan luas konsensi sekitar 27.164 hektar.

Selain itu, PDIP yang menguasai DPRD Samarinda juga dinilai setengah hati mengevaluasi tambang yang ada di kota tepian ini. Hal itu terlihat dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pertambangan yang sangat kuat unsur politiknya, sampai terjadi dua kali perubahan pengurus pada Pansus tersebut.

Dalam hal ini ketua DPRD Samarinda, Siswadi dan Ketua Pansus Agus Suwandy, kami menilai tidak berhasil melakukan pengawasan pertambangan, dalam perjalanan Pansus tidak terbuka kepada publik. Semuanya saat ini kembali mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif lagi,” urainya.

Begitupun juga dengan daerah Kutai Kartanegara dengan Golkar menjadi partai terbesar yang mengeluarkan sekitar 453 izin pertambangan. Sehingga membuat Kukar menjadi daerah langganan permasalahan lingkugan, seperti tanah longsor, banjir dan debu. Akibat masalah lingkungan tersebut tercatat  tujuh orang tewas di lubang bekas tambang di Kabupaten terkaya di Indonesia ini.

“Dengan bukti tersebut jika parpol tidak bisa menjamin kerusakan lingkungan, bahkan sangat cenderung hubungan politik dengan pertambangan sangat kuat. Sementara yang menerima imbasnya adalah para masyarakat luas,” paparnya.

Dari laporan ini, JATAM Kaltim ingin menyampaikan bahwa ada keterkaitan antara penambang batu bara dengan kekuasaan politik di daerah.

JATAM juga menganggap bahwa pengerukan batu bara adalah pilihan ekonomi yang sangat menyesatkan serta membawa kerusakan lingkungan pada masyarakat luas. “Masyarakat juga perlu tahu rekam jejak dari beberapa calon legeslatif yang akan mereka pilih dalam pemilu 9 April 2014 besok,” ungkapnya. (Jaya)