Jusuf Kalla: Tiga Tantangan Berat Pemerintah

Mantan Wakil Presiden RI ke 10 Jusuf Kalla dalam acara Dialog Politik Nasional Menyongsong Perubahan Kekuasaan di PP Muhammadiyah [HA] 

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Indonesia itu negeri yang banyak prioritas dalam mencapai kemajuan. Negeri ini punya sumberdaya yang melimpah untuk maju. Saat ini banyak kebijakan yang dibuat untuk kemajuan. Tapi ada satu hal yang menjadi kekurangan, yakni pelaksanaannya. 

"Negeri ini memiliki semua sumberdaya untuk maju. Yang kurang apa di negeri ini, yang melaksanakan," ujar mantan Wakil Presiden RI ke 10 Jusuf Kalla dalam acara Dialog Politik Nasional Menyongsong Perubahan Kekuasaan di PP Muhammadiyah, Jakarta (2/4).

Dewasa ini, untuk mencapai kemajuan, negara ini menghadapi beberapa tantangan berat. JK mengungkapkan bahwa hal pertama yang menjadi tantangan Indonesia adalah tren  pertumbuhan yang menurun. Menurutnya, menurunnya pertumbuhan ini pula yang paling berat.

"Tantangan paling berat (pertama) adalah pertumbuhan yang menurun. Kemarin 6 (persen) lalu (menjadi) 5.8 persen dan perkiraan adalah 5.5 (persen)," ungkap JK yang berbaju batik lengan panjang cokelat.

Tantangan kedua adalah defisit anggaran. Dalam berbagai kesempatan, JK sering mengungkapkan keresahannya atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuka keran impor lebar-lebar dan melakukan malapraktik dengan menaikkan sukubunga. Kebijakan pemerintah bukan menaikkan produktivitas tetapi menambah biaya dan menahan pembangunan.

"(Tantangan) Kedua (adalah) defisit (anggaran). Kita kembali berutang," ujar JK di hadapan ratusan hadirin.

Tantangan terakhir yang dihadapi negara ini adalah pemerintahan yang terkekang karena aturan anggaran yang mereka buat sendiri. Saat ini, porsi anggaran untuk pembangunan begitu kecil sehingga kemajuan sulit diwujudkan.

"(Tantangan) ketiga, anggaran kita tidak bisa bergerak. Tak ada porsi untuk pembangunan," kata JK.

Tantangan-tantangan tersebut, kata JK melanjutkan, memiliki ujung yang fatal bila siapapun yang memerintah tidak mampun menanganinya. Akibat yang fatal yang ditanggung adalah ketidakadilan yang diperburuk dengan lemahnya pemerintah dalam mengambil keputusan.

"Ujung yang fatal adalah ketidak adilan. Ditambah, pemerintah tak punya kekuatan membiayai dan kekuatan untuk mengambil keputusan," papar JK. [HA]