Deklarasi Koalisi Permanen Prabowo-Hatta Terkesan Dipaksakan

Koalisi Permanen untuk "Jaga-jaga" kalau Pilpres Dimenangi Jokowi (kompas.com)

JAKARTA - INDEPNEWS.Com : Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ari Dwipayana menilai deklarasi koalisi permanen dari parpol pendukung kubu Prabowo-Hatta yang berlangsung di Tugu Proklamasi, Jakarta pada Senin (14/7), itu dipaksakan untuk mengejar tujuan politik jangka pendek.

"Dengan basis tujuan jangka pendek seperti itu, maka kepermanenan dari koalisi itu diragukan. Walaupun ada upaya untuk mencari-cari plaform yang sama pada Pancasila."

Namun, basis kesamaan platform ideologi dan kebijakan mereka sebenarnya belum jelas. Akhirnya koalisi ini hanya sebagai upaya memberi rasa aman dan nyaman bagi elite setelah tanggal 22 Juli, kata Ari Dwipayana, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Kesan itu menurut Ari begitu tampak mengingat sebelum pemungutan suara Pilpres digelar. Manuver koalisi permanen dilakukan untuk memperoleh insentif elektoral. Sementara pascapilpres, koalisi permanen itu adalah sebagai respon dinamika internal di Golkar.

Untuk diketahui, lanjut dia, saat ini di internal Golkar sudah ada wacana belok arah koalisi seiring peluang kemenangan Jokowi-JK yang memang lebih besar sebagaimana hasil hitung cepat atau "quick count" lembaga-lembaga survei kredibel.

Dengan dinamika itu, tutur Ari, kepermanenan akan diuji oleh perubahan konfigurasi internal masing masing partai pasca-tanggal 22 Juli.

"Hasil Pilpres akan berimplikasi pada menguatnya polarisasi internal yang sempat tertahan menjelang Pilpres, terutama di tubuh PPP dan Golkar. Dengan polarisasi yang semakin menguat akan jadi titik kritis pada elite pengendali partai yang saat ini mengikatkan diri pada Koalisi Merah Putih," ucapnya.

Lebih lanjut, Ari berpendapat, keraguan pada masa depan Koalisi Merah Putih semakin kuat tatkala Partai Demokrat sama sekali tidak mengirim ketua umum dan sekjen seperti halnya partai lain.

"Ini menunjukkan Partai Demokrat tidak mau terlibat dalam manuver jangka pendek Partai Gerindra maupun Golkar. Sampai di sini Partai Demokrat mengirimkan sinyal yang berbeda dengan arus besar enam partai lain dalam Koalisi Merah Putih," jelasnya.

Diketahui, Koalisi Merah Putih yang berisi Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7).

Mereka mendeklarasikan koalisi permanen dari partai-partai yang mengusung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Dalam acara itu, juga dilakukan penandatanganan "Memorandum of Understanding" (MoU) atau nota kesepahaman sebagai bukti kekompakkan Koalisi Merah Putih. (rr/Antara)