Jika Hasil Pilpres Curang, NU Tak Akan Akui Pemerintahan Baru

Ketua PWNU Jawa Timur KH Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan tak akan mentolelir segala bentuk ketidakjujuran atau rekayasa terhadap hasil Pilpres 2014 (Merdeka.com) 

SURABAYA - INDEPNEWS.Com : Ketua PWNU Jawa Timur KH Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan tak akan mentolelir segala bentuk ketidakjujuran atau rekayasa terhadap hasil Pilpres 2014. Jika terbukti hasil pemilu dicurangi, pihaknya mengancam tidak akan mengakui pemerintahan mendatang. Sebab, pemerintahan seperti itu sudah pasti korup dan bisa memecah belah umat dan bangsa.

"Saya mengimbau semua komponen bangsa agar bersikap dewasa dalam menyikapi proses Pemilu dan hasilnya. Karena siapapun pemenangnya itu demi masa depan bangsa dan anak cucu kita," ujarnya saat ditemui capres nomor urut dua, Jokowi, di Kantornya, Jawa Timur, Senin (14/7).

Kiai Mutawakkil mengimbau semua pihak harus bisa menahan diri, ksatria dan tepo seliro serta saling menghargai antara Capres, maupun pendukung. Kiai juga meminta para pihak untuk bersabar dan jangan cepat mengambil kesimpulan terhadap hasil penghitungan suara dari lembaga survei.

"Serta jangan terlalu cepat perhitungan cepat hasil lembaga survei ditampilkan ke publik karena hasil hisab Rukiyah yang sah baru pada tanggal 22 Juli," ujarnya.

Ditegaskan Kiai Mutawakkil, NU dan komponen bangsa lain akan mendukung sepenuhnya pemerintahan yang sah dipilih rakyat. "NU akan selalu mendukung pemerintahan yang sah serta program kebijakan yang pro rakyat. Jika tidak, NU akan berada di depan mencari solusi," tegasnya.

Kiai Mutawakkil menambahkan, dukungan NU tidak sama dengan koalisi. "Tetapi kritikan NU itu semata-mata demi masyarakat dengan pertimbangan ilmu ulama dan intelektual yang ada di NU," ungkap pemangku Ponpes Zainul Hasan Genggong Probolinggo ini.

Terakhir, PWNU Jawa Timur berharap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa bersikap bijak dan adil. Masyarakat juga harus ikut aktif mengawasi proses rekapitulasi pengitungan suara Pilpres sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

"Memang banyak kader NU yang menjadi anggota KPU dan Insya Allah mereka amanah karena sudah dibaiat kiai," kelakarnya.

PWNU Jawa Timur juga meminta PBNU ikut aktif mengawal proses penetapan rekapitulasi pengitugan suara di KPU. "Kita juga mendorong PBNU menggelar rekonsiliasi (islah) nasional semacam kegiatan Halal bi Halal, mengingat kerasnya kompetisi selama Pilres," pungkasnya.

Hari ini, capres nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi) kunjungi Kantor PWNU Jawa Timur di Jalan Masjid Akbar Surabaya. Kedatangan Jokowi ke Surabaya, untuk memastikan suara kemenangan yang diperolehnya di Pilpres 9 Juli lalu.

Jokowi datang dengan ditemani Ketua Bamusi, Buchori serta pengurus Parpol Koalisi Pendukung Jokowi-JK Jawa Timur, ditemui langsung Ketua PWNU Jawa Timur, KH Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah. (Merdeka.com)