Pengamat: Manuver Politik Kubu Prabowo-Hatta Berbahaya

Pengamat Politik dari UGM Ari Dwipayana

DEPOK - INDEPNEWS.Com : Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara Pilpres tingkat nasional, kubu Prabowo-Hatta dinilai oleh Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana, telah memainkan manuver politik yang cukup berbahaya.

Sedikitnya kata Ari, ada dua manuver yang dilakukan dan cukup berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.

"Pertama, meminta penghentian rekapitulasi suara yang sedang berlangsung dan selanjutnya meminta rekapitulasi suara nasional oleh KPU itu ditunda," kata Ari, Senin (21/7/2014).

Sementara manuver kedua yang juga berbahaya adalah, kubu Prabowo Hatta mengancam akan melaporkan KPU ke ranah hukum dan bukan menggugat ke MK, jika penundaan rekapitulasi suara ditunda.

"Dua manuver itu cukup berbahaya. Karena langkah tersebut tidak sesuai dengan pernyataan mereka yang disampaikan ke publik sebelumnya, bahwa mereka siap kalah dan siap menang, serta akan menghormati apapun keputusan KPU," kata Ari.

Ia mengatakan tuntutan untuk menghentikan dan menunda proses rekapitulasi suara dengan alasan apapun tidak bisa diterima baik dalam perspektif hukum maupun politik.

Sebab, katanya, pemungutan suara telah dilakukan serta berjalan baik serta proses rekapitulasi sudah dilakukan berjenjang dari bawah hingga ke atas.

"Dalam proses berjenjang itu, sejak dari tingkat terbawah, setiap pasangan calon bisa mengajukan keberatan dan koreksi atas proses maupun hasil pemungutan suara. Lalu setelah sampai diatas, penghentian atau penundaan yang diajukan menjadi aneh," katanya.

Menurutnya sistem demokrasi dan tahapan Pilpres yang berjalan saat ini sudah cukup adil, karena semua elemen masyarakat dapat ikut mengawal perolehan suara capres.

"Sistem berjenjang ini memungkinkan untuk koreksi proses di setiap tingkatan. Bahkan Bawaslu yang memiliki kewenangan pengawasan tidak menemukan kecurangan seperti yang disampaikan kubu Prabowo Hatta," katanya.

Mengenai daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) katanya bukanlah sebuah kecurangan, karena menyangkut dokumen yang perlu diklarifikasi atau dikroscek.

"Jadi upaya untuk menggiring opini soal DPKTb sebagai kecurangan atau mobilisasi suara adalah berlebihan karena bisa pemilih di DKPTb di TPS adalah juga pemilih pasangan Prabowo Hatta," katanya.(bum/TRIBUNnews.com)